Bobby Jawab Teguran Mendagri soal Belum Cairkan Anggaran Pilkada Medan

MEDAN, KOMPAS.com- Wali Kota Medan, Bobby Nasution, merespons teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait belum sepenuhnya direalisasikannya anggaran Pemilu Kota Medan.

Tito menyebutkan Pemerintah Kota Medan masih memiliki utang sebesar Rp 49 miliar kepada KPU Medan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Bobby mengatakan bahwa Pemko Medan sudah melakukan pembayaran untuk KPU dan Bawaslu, dan sisa pembayaran akan segera dilunasi.

"Tapi saya pastikan di hari Senin (8/7/2024), sudah kita lakukan pembayaran untuk KPU dan Bawaslu sudah 100 persen," ujar Bobby saat ditanya wartawan ketika meninjau pembangunan Taman Cadika, Kota Medan, Jumat (12/7/2024).

Baca juga: Tegur Bobby Nasution, Mendagri Soroti Anggaran Pilkada Medan Belum Cair Rp 83 Miliar

Namun, Bobby mengakui anggaran untuk TNI dan Polri belum sepenuhnya direalisasikan. Dia menyebut realisasi anggaran ini akan dilakukan secara bertahap.

"Untuk TNI dan Polri yang belum 100 persen, bertahap," tutupnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegur Bobby Nasution dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Medan pada Selasa (9/7/2024).

Tito menegur Bobby karena realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 belum mencapai 50 persen.

"Ada yang besar lagi ini (utang pemerintah kepada KPU setempat) Rp 49 miliar, ini Kota Medan, Pak Bobby (Nasution)," kata Tito dalam acara tersebut.

Baca juga: Elen Setiadi Dilantik Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri Tito Berikan Pesan Ini

Menurut data Kemendagri per 8 Juli 2024, Pemkot Medan baru merealisasikan Rp 32,87 miliar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total Rp 81,16 miliar yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Untuk pengawasan pemilu, Pemkot Medan baru mencairkan Rp 10,18 miliar dari total Rp 25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 15 miliar yang belum dicairkan. Sementara itu, untuk pengamanan pilkada, situasinya lebih buruk.

Berdasarkan data yang sama, Pemkot Medan belum mencairkan anggaran untuk Polri sebesar Rp 15,11 miliar dan TNI sebesar Rp 3,7 miliar.

Baca juga: PDI-P Siap Lawan Koalisi Besar Pendukung Bobby di Pilkada Sumut 2024

Secara keseluruhan, Pemkot Medan masih harus mencairkan sekitar Rp 83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar untuk KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat.

Meskipun demikian, Tito optimistis bahwa sisa utang ini dapat dipenuhi seiring waktu, mengingat Medan adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.