"Partai Coklat" Dituding Terlibat di Pilkada Sumut, Jokowi: Tanyakan ke Bobby

MEDAN, KOMPAS.com - Menantu mantan Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, unggul dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut), mengalahkan lawannya Edy Rahmayadi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuding kemenangan Bobby tidak lepas dari peran "Parcok" (partai cokelat), istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan aparat kepolisian dalam mendukung kerja politik elektoral.

Menanggapi tudingan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta wartawan untuk langsung bertanya kepada Bobby.

"Tanyakan ke Pak Bobby," ujar Jokowi singkat usai menjalankan salat Jumat di Masjid Raya Medan, Jumat (29/11/2024).

Baca juga: Partai Cokelat Dituding Terlibat Dalam Pilkada Jateng, Jokowi: Buktikan Saja

Saat dimintai tanggapannya, Bobby mengaku tidak mengetahui maksud dari istilah "partai cokelat."

"Apa itu partai cokelat?" ujarnya singkat sambil tersenyum, sebelum langsung masuk ke dalam mobil yang juga ditumpangi Jokowi.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan tudingan kemenangan Bobby disebabkan oleh penggunaan "parcok."

Ia mengungkapkan bahwa berbagai cara, termasuk kecurangan yang melibatkan "partai cokelat," digunakan untuk memenangkan Bobby.

"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (parcok), bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa," ungkap Djarot dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Kamis (28/11/2024).

Baca juga: Kunjungi Medan Setelah Bobby Unggul di Pilkada Sumut, Jokowi: Lihat Cucu

Djarot menambahkan, partai cokelat ini bahkan mengintimidasi pemerintah desa di wilayah Sumatera Utara.

Ia mengaku sempat meminta mereka untuk mengungkapkan intimidasi yang terjadi, tapi mereka enggan berbicara karena takut akan dampaknya.

"Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," ujarnya.

Djarot juga menyebut PDI-P tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan, seperti video rekaman dan surat-menyurat, untuk diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap Bawaslu akan memproses laporan tersebut dengan serius.

"Persoalannya ternyata penyelenggara Pemilu ada oknum yang masuk angin. Jadi laporan diabaikan," kata Djarot.