Ketua PDIP Sumut Sampaikan Partainya Dukung Pemerintahan Prabowo, Tanpa Sebut Gibran

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara Rapidin Simbolon menegaskan bahwa atas petunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan hal itu saat acara buka bersama kader PDIP di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Sabtu (15/3/2025) malam.

"Ini arahan dari Ibu Ketua Umum (yang) melihat kondisi dan dinamika politik yang kita hadapi sekarang ini, bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto," ujar Rapidin.

Baca juga: Jokowi Bantah Utusan Ingin Batalkan Pemecatannya dari PDIP: Kepentingannya Apa? Coba Logikanya

Namun, Rapidin tidak menyebut nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden. Rapidin mengaku sengaja tidak menyebut nama Gibran.

"Saya sengaja tidak menyebutkan Pak Gibran-nya," ungkap Rapidin yang disambut gelak tawa para kader PDIP yang hadir.

Baca juga: Jokowi Ditemui Hashim, PDIP: Sedang Bangun Opini Masih Punya Pengaruh

Dia kemudian melanjutkan sambutan, lalu mengingatkan para anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumut untuk melakukan check and balance, meskipun PDIP mendukung pemerintahan Prabowo.

"Kita tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, tetapi PDIP merupakan partai satu-satunya yang menjalankan check and balance terhadap jalannya pemerintahan sekarang ini," ujarnya.

Dia juga berpesan agar para legislator tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal terhadap jalannya pemerintahan di seluruh daerah.

"Ibu Ketua Umum mengatakan, bersuara untuk kebenaran, kejujuran, dan untuk integritas," tandasnya.

Alasan tak sebut nama Gibran

Usai kegiatan, Rapidin menjelaskan alasannya tidak mau menyebut nama Gibran mendampingi nama Prabowo.

Kata dia, mantan Wali Kota Solo itu pernah dipecat dari PDIP.

Gibran juga dianggap sebagai sosok yang menciptakan sejarah kelam bagi PDIP.

"Jadi ya bagaimanapun semua tahu kan sejarahnya, jadi ini dalam posisi saya mengucapkan itu tadi sehubungan dengan itu, bagaimana PDIP ini dizalimi. Bagaimana perlakuan hukum yang tidak adil, ini yang menjadi catatan bagi kami kader PDIP," tandasnya.

Di satu sisi, kata Rapidin, Ketua Umum Megawati memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo.

Karena itu, demi menjaga keseimbangan di pemerintahan Prabowo, PDIP akan tetap melakukan pengawasan.

"Ibu Ketua Umum memerintahkan kita di DPR RI mendukung tetapi bukan berarti kita tidak menjadi kontrol. Check and balance (penting) untuk menjaga keseimbangan pemerintahan ini dengan pengawasan," tutup pria yang juga menjabat Anggota DPR RI Komisi XIII ini.