Empat Pulau di Aceh Berpindah ke Sumut, Bobby: Dibahas Teknis, Tak Main Rebut

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengomentari perubahan status administrasi empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yang kini masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Menurut Bobby, keputusan pemindahan itu sudah sesuai dengan regulasi.

Dia juga menegaskan bahwa Provinsi Sumut tidak merebut empat pulau di Aceh.

"Enggak, enggak merebut," ujar Bobby saat ditanya wartawan, Rabu (28/5/2025).

Baca juga: Empat Pulau di Aceh Berpindah ke Sumut, Pemerintah Aceh Tunjukkan Bukti Fisik hingga Peta Kesepakatan 1992

Bobby lalu menjelaskan bahwa proses pemindahan itu dilakukan setelah adanya peninjauan dan keputusan pemerintah pusat.

Jadi, tidak mungkin Pemprov Sumut semena-mena mengambil wilayah tersebut.

"Di situ enggak bisa main rebut-rebut, kayak tadi bahasanya, merebut enggak bisa. Kalau saya mau ini, saya mau ini, enggak bisa. Semua dibahas secara teknis dan aturannya ada, kenapa (pulau di Singkil) ini dianggap bagian dari Sumatera Utara. Kenapa (pulau di Singkil) ini dianggap misalnya bagian dari Aceh," ujar Bobby.

Bobby mengatakan, persoalan pemindahan administrasi ini bukan saja pernah dilakukan di Kabupaten Singkil, tetapi juga pernah dirasakan Bobby saat dia menjabat Wali Kota Medan.

Namun, dia tidak mendetailkan.

Baca juga: Empat Pulau Aceh Ditetapkan Masuk Sumut, Haji Uma: Kok Bisa Tiba-tiba Diambil Alih?

"Contoh pembahasan dulu pas saya di (Kota) Medan, dengan Deli Serdang itu, dua pihak dihadirkan, kementerian juga (datang), dengan provinsi kalau dulu pas kami di tingkat kabupaten dan kota," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, kini ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan status administratif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, menjelaskan proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum tahun 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat.

"Di tahun 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Syakir saat ditemui di Banda Aceh, Senin (26/5/2025).

Meski demikian, lanjut Syakir, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memperjuangkan peninjauan ulang keputusan tersebut.

“Sesuai dengan komitmen Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pemerintah Aceh akan terus memperjuangkan agar keempat pulau itu dikembalikan sebagai bagian dari wilayah Aceh,” ujarnya.