Penjelasan Pemprov Sumut soal Sewa Pesawat Garuda untuk Pindahkan Napi ke Nusakambangan

MEDAN, KOMPAS.com - Pemprov Sumut menganggarkan biaya sewa pesawat komersial Garuda Indonesia senilai Rp 860 juta untuk pemindahan narapidana dari Lapas Tanjung Gusta ke Lapas Nusakambangan.

Hal itu tertuang dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut.

Di situ dijelaskan, kode pengadaan proyek bernomor 10165374000 dan uang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sumut tahun 2025.

Disebutkan juga bahwa proses penganggaran dilakukan dengan penunjukan langsung.

Baca juga: Pemprov Sumut Susun Regulasi soal Ojek Online dan Sanksi ke Aplikator

Terkait dengan anggaran ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut, Mulyono, mengatakan bahwa proses pengadaan sewa pesawat tersebut memang ada, namun setelah berbagai pertimbangan, anggaran itu tidak dilanjutkan atau dibatalkan.

"Proses pengadaan (paket sewa pesawat komersial) itu ternyata gagal dan tidak dilanjutkan," ujar Mulyono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/6/2025).

Mulyono mengatakan, sebagai upaya tindak lanjut, pihaknya juga akan melakukan kajian apakah kebijakan itu perlu dianggarkan kembali atau tidak.

Sebab, kata dia, kegiatan ini merupakan salah satu dari rencana aksi Pemprov Sumut untuk mengurangi peredaran narkoba di wilayah Sumut.

"Kegiatan ini salah satu upaya yang kita (Pemprov Sumut) lakukan dan termasuk dalam rencana aksi penanganan narkoba di Sumatera Utara. Jadi kita akan lakukan kajian lebih lanjut,” ungkap Mulyono.

Baca juga: Pemprov Sumut Anggarkan Tusuk Gigi Rp 100 Juta, 15 Kue Tart Rp 48 Juta

Mulyono juga mengatakan bahwa berdasarkan spesifikasi teknisnya, pihaknya melakukan penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi ini, kata dia, sempat menuai berbagai opini dan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah.

Mulyono lalu menjelaskan bahwa pemilihan PT Garuda Indonesia sebelumnya telah melalui pertimbangan atas alasan dan kondisi tertentu.

"Tentu sebelumnya sudah melalui berbagai pertimbangan, ya, dan awalnya baru pihak Garuda yang menyanggupi. Jadi kita pilih Garuda," jelas Mulyono.

Mulyono juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut tetap tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat soal efisiensi anggaran. Untuk itu, seluruh kegiatan telah melalui proses perencanaan yang matang.

"Kita di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tegak lurus dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Pemerintah. Semua program kegiatan, kita upayakan terlaksana seefisien mungkin," tandas Mulyono.