Bobby ke PLN: Jangan Padam Lagi, Sumut 100 Persen Harus Teraliri Listrik

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan banyak keluhan masyarakat tentang pemadaman listrik yang masih sering terjadi di wilayahnya.

Dia pun meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Tugas kami (Pemprov Sumut) adalah melayani masyarakat. Selama ini keluhan-keluhan disampaikan ke kami. Masyarakat tak minta yang aneh-aneh sih, Pak (hanya), jangan padam listrik," ujar Bobby dalam keterangan tertulisnya.

Bobby menyampaikan hal itu saat bertemu dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumut, Ahmad Syauki, di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (21/8/2025).

Baca juga: 2 TKI di Sumut Meninggal di Kamboja, Bobby: Kami Berduka, Berupaya Warga Berangkat Legal

Bobby mengatakan, apa yang disampaikannya merupakan aspirasi dari masyarakat yang didengarnya langsung.

"Jadi keluhan dari masyarakat yang sering dihadapi adalah terkait pemadaman listrik. Kemudian terkait masyarakat yang tinggal di daerah yang belum mendapat fasilitas listrik dari PLN," ujarnya.

Bobby selanjutnya berharap agar semua wilayah di Sumut 100 persen sudah teraliri listrik.

Menurutnya, langkah itu sesuai dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

Baca juga: Bobby Pimpin Hancurkan Diskotek Sarang Narkoba, Hinca Panjaitan: Terobosan Baru

"(Kami juga) mempunyai program digitalisasi pelayanan publik Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif (Cerdas). Karena itu, kebutuhan listrik sangat penting dalam mewujudkan program Cerdas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bobby juga menyampaikan tentang investasi di sektor energi.

Dia mengatakan, nilai investasi di sektor ini sangatlah besar.

Untuk itu, ia meminta kepada PLN untuk berkolaborasi menaikkan nilai investasi di sektor energi di Sumut.

“Kalau tak salah, nilai investasi untuk sektor ini bisa mencapai Rp 28 triliun. Kalau saja ada satu investor yang mau berinvestasi ke Sumut, nilai investasinya sudah separuh dari target investasi kami, yakni Rp 53 triliun yang ditetapkan oleh BKPM," ujarnya.