Mahasiswa Unimed Medan Tuntut Evaluasi Kebijakan Prabowo-Gibran dan Hentikan Pelanggaran HAM

MEDAN, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Selasa (2/9/2025) sore.

Sebelum menyampaikan tuntutan, mereka mengheningkan cipta untuk mengenang korban meninggal dan luka-luka akibat kekerasan saat unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk Kota Medan.

"Kita prihatin atas nyawa teman-teman kami yang meninggal dunia. Kami menyayangkan aksi pemukulan kalian," kata pimpinan aksi Aliansi Mahasiswa Unimed, Lintong Naibaho, usai hening cipta sembari menunjuk barikade polisi yang berlapis.

Baca juga: Massa di Medan Bakar Ban Suarakan Reformasi DPR di Tengah Guyuran Hujan

Dari mobil komando, Lintong membacakan 17 tuntutan mereka. Di antaranya pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan kenaikan gaji DPR, transparansi LHKPN pejabat setiap tahun, serta evaluasi Inpres 2025 tentang pendidikan dan kesehatan.

"Hentikan pelanggaran HAM berbasis militer di Papua, reformasi DPR RI, evaluasi kebijakan Prabowo-Gibran yang bermasalah, tindak tegas anggota DPR RI yang memprovokasi masyarakat," tegas Lintong.

Selain itu, mahasiswa menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat, menghentikan penulisan ulang sejarah Republik Indonesia, menolak rangkap jabatan pejabat pemerintah, menindak tegas pelanggar HAM, menolak mantan narapidana masuk pemerintahan, menolak RUU KUHAP, menaikkan gaji pokok dan tunjangan tenaga pendidik, memberikan perlindungan terhadap pers dan media, mengawal transparansi kenaikan anggaran pendidikan 2026, serta membebaskan teman-teman mereka yang ditangkap dalam unjuk rasa beberapa pekan terakhir.

Tuntutan itu disampaikan langsung di hadapan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, yang menemui ratusan mahasiswa di lokasi.