Inflasi Medan Melonjak, Wali Kota Rico Waas Ungkap Akar Masalahnya

MEDAN, KOMPAS.com – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi sorotan Kementerian Dalam Negeri yang menyebut Medan sebagai salah satu kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.

Rico mengatakan, tim pengendali inflasi daerah (TPID) bersama Pemerintah Kota Medan, Bank Indonesia, Bulog, dan sejumlah pemangku kepentingan tengah mewaspadai lonjakan harga pada komoditas tertentu yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Baru-baru ini yang kita lihat itu adalah naiknya harga cabai. Ini sudah diprediksi BPS (Badan Pusat Statistik) akan terjadi,” kata Rico kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (6/10/2025) malam.

Baca juga: Kemendagri Tegur Bobby Nasution soal Lonjakan Inflasi di Sumut yang Tertinggi Se-Indonesia

Menurut Rico, kenaikan harga cabai terjadi akibat masa panen di sentra produksi terganggu oleh kemarau panjang sehingga hasil panen berkurang. Kondisi itu membuat pasokan menurun dan harga melonjak di pasar.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot Medan berupaya memperkuat pasokan dengan menjalin kerja sama pengiriman cabai dari Pulau Jawa. Namun, jarak yang jauh membuat kualitas cabai menurun dan kurang diminati warga.

“Nah, kami sedang mencari cara lagi bagaimana supaya transportasi itu bisa dipercepat walaupun harga sedikit lebih naik,” ujarnya.

Selain itu, Rico mengatakan pihaknya mendorong Bank Indonesia untuk mengakomodasi petani binaan agar hasil panennya bisa langsung diserap pemerintah daerah sebagai upaya menjaga stabilitas harga.

Baca juga: Harga Cabai Melejit, Emas Tak Kunjung Turun: Ini Daftar Penyumbang Inflasi September 2025

Dalam pengendalian inflasi, Pemkot Medan juga menaruh perhatian pada harga beras. Rico memastikan bahan pokok tersebut tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

“Kemarin warga sempat membeli premium dan akhirnya menjadi polemik karena harganya cukup tinggi, menurut masyarakat. Presiden sebelumnya juga sudah perintahkan untuk menyelenggarakan GPH (gerakan pangan murah),” kata Rico.

Sebelumnya, Kemendagri menegur sejumlah kepala daerah karena dianggap pasif menghadapi lonjakan inflasi di wilayahnya. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyebut beberapa daerah hanya “berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja” tanpa langkah konkret menekan kenaikan harga.

Dalam rapat pengendalian inflasi daerah, Tomsi menampilkan data provinsi dengan inflasi tertinggi, di antaranya Sumatera Utara (5,32 persen), Riau (5,08 persen), dan Aceh (4,45 persen). Kenaikan inflasi disebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.