Ada Gugatan, PN Jaksel Diminta Hentikan Sementara Transaksi Keuangan Walhi

Pihaknya khawatir, sumber daya Walhi dipakai untuk mengkerdilkan lembaga anggota atau orang yang dengan kredibilitas tinggi mengawal advokasi lingkungan.

"Kita tidak mau anggaran Walhi digunakan untuk merusak demokrasi dan sistem berorganisasi, melanggar hak asasi dan cenderung mengutamakan kepentingan dan ego perorangan sebagai DN dan EN,” ucap Haris.

Permohonan penghentian transaksi keuangan dilakukan usai TPH-DD Walhi Sumut mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 97/Pdt.G/2023/PN/JKT.SEL pada 24 Januari 2023.

Pokok gugatan terhadap DN dan EN Walhi adalah keputusan memberhentikan sepihak serta tanpa dasar ketua DD Walhi Sumut Rusdiana.

“Kami yakin, lembaga perbankan yang disurati dipercaya publik, memiliki kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas tinggi sehingga sangat hati-hati memberi layanan kepada nasabahnya. Supaya terjamin rasa keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, harapan kami, pihak perbankan mengakomodir permintaan kami ini,” tuntas Haris.

Manajer Hukum dan Pembelaan Rakyat Walhi Ronald Siahaan yang dikonfirmasi lewat pesan singkat menyatakan akan memberi komentar. Namun hingga berita ini tayang belum memberikan tanggapan.