BRT Rp 1,9 Triliun di Medan Siap Dibangun, Pemda Diminta Evaluasi Proyek Parkir

MEDAN, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan akan memulai konstruksi bus rapid transit atau BRT Medan, Binjai, Deli Serdang pada 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kota Medan diminta untuk mendukung pembangunan. Salah satunya mengevaluasi proyek yang justru membangun gedung parkir kendaraan pribadi di inti kota.

”Beberapa tahun ini, pemerintah pusat membangun angkutan massal di Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang). Ada bus Trans Metro Deli, Mebidang, kereta api bandara, kereta komuter, dan selanjutnya BRT. Namun, keberpihakan pemerintah daerah pada angkutan massal belum terlihat,” kata Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara Burhan Batubara, Selasa (17/10/2023).

Baca juga: Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang, Sejumlah Halte BRT dan Jalan Ditutup Sementara

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Amirulloh telah menandatangani pembaruan perjanjian kerja (working level agreement) dengan Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin, Wali Kota Medan Bobby A Nasution, Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar, dan Wali Kota Binjai Amir Hamzah.

Proyek ini akan memasuki tahap konstruksi koridor, halte, depo, perangkat teknologi dan informasi, serta pengadaan bus.

Baca juga: Wacana Pembangunan Transportasi Massal di Bandung Raya: BRT, LRT, dan Kereta Gantung

BRT Mebidang

BRT Mebidang akan memiliki 31 halte besar di 17 rute yang membentang di wilayah aglomerasi Mebidang.

Menurut Burhan, pembangunan BRT Mebidang akan menciptakan peradaban transportasi umum massal yang baru di Mebidang.

Frekuensi perjalanan bus akan meningkat, tarif angkutan umum semakin kompetitif, layanan semakin baik, dan akses semakin mudah.

Pembangunan yang merupakan bagian dari Indonesia Mass Transit Project (Mastran) ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat membangun angkutan massal khususnya di kota-kota besar di Tanah Air.

Sebelumnya, kawasan Mebidang sudah mempunyai bus Trans Metro Deli dengan lima koridor serta Bus Mebidang yang melayani Binjai-Medan-Lubuk Pakam.

Di Mebidang juga sudah ada Kereta Api Bandara Kualanamu dan kereta api komuter Medan-Binjai.

Namun, keberpihakan pada pembangunan angkutan massal tidak terlihat pada kebijakan di pemerintah daerah. Beberapa proyek yang dikerjakan bertentangan dengan pembangunan angkutan massal.

”Salah satu proyek paling konyol adalah pembangunan gedung parkir raksasa di bawah tanah Lapangan Merdeka Medan berkapasitas 600 kendaraan. Ini sangat kontraproduktif dengan pembangunan angkutan massal,” kata Burhan dikutip dari Kompas.id.

Apalagi, gedung parkir itu dibangun di Lapangan Merdeka yang merupakan inti kota. Jalan di sekeliling lapangan adalah area pembangunan berorientasi transit (TOD) atau pusat transit angkutan massal.

Lapangan terhubung dengan enam jalan utama dan stasiun kereta api yang melayani kereta api bandara, komuter, dan jarak jauh.

”Pemkot Medan seharusnya mencari cara untuk mengurangi angkutan pribadi di inti kota, bukan malah membangun gedung parkir kendaraan pribadi,” kata Burhan.

Minimnya dukungan kebijakan pemerintah daerah membuat keterisian Trans Metro Deli dan Mebidang sangat rendah. Bus hanya terisi saat jam berangkat dan pulang kerja. Selebihnya, bus lebih sering kosong.

Burhan juga mengkritisi pembangunan dua jalan terowongan (underpass) yang akan dibangun Pemkot Medan di Jalan HM Yamin dan Jalan Juanda serta jalan layang (overpass) di Jalan Stasiun Kereta Api.

Pembangunan jalan layang dan jalan terowongan di inti kota dinilai hanya akan memindahkan titik kemacetan.

Pemkot Medan harusnya lebih berfokus pada sosialisasi dan edukasi masif penggunaan angkutan massal kepada masyarakat.

Kebijakan ini bisa dimulai dari pejabat pemerintahan. Hal ini mulai dilakukan meskipun masih sangat minim. Di Dinas Perhubungan Sumut ada program Jumat tanpa kendaraan pribadi.

Medan juga perlu belajar pada kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah punya budaya transportasi massal yang lebih baik.

Hassanudin mengatakan, proyek BRT Mebidang senilai Rp 1,9 triliun dibiayai oleh Bank Dunia dan Badan Pembangunan Perancis (AFD).

”Saya harapkan seluruh pemangku kepentingan bisa bersinergi dan berkolaborasi agar BRT Mebidang memberi manfaat besar bagi masyarakat Sumut,” katanya.

Amirulloh menyebut, Kementerian Perhubungan meminta agar anggaran pembangunan fisik yang telah tersedia dapat direspons dengan komitmen anggaran oleh pemerintah daerah di kawasan aglomerasi Mebidang.

Kebijakan di kawasan juga diminta agar berpihak pada transportasi publik.

”Pemerintah daerah akan menerima aset, mengoperasikan, dan mengembangkan layanan. Kami harap semua berperan mewujudkan angkutan umum massal yang berkualitas untuk Mebidang,” katanya.

Bobby menyebut, Pemkot Medan mendukung pembangunan angkutan umum massal di Mebidang.

”Kami berkomitmen untuk percepatan pembangunan fisik BRT Mebidang. Harapan kami, budaya berkendara masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum massal,” kata Bobby.

Bobby menyebut, pembangunan jalan terowongan dan jalan layang justru untuk mendukung transportasi umum. Di bagian bawah jalan nantinya akan dibuat jalur pedestrian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan BRT.

Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul Pemerintah Pusat Bangun BRT Rp 1,9 Triliun di Medan, Pemda Diminta Dukung Angkutan Massal