Soal Warga Bangladesh Kantongi KTP, Bobby: Kita Kroscek Apakah Ada Keterlibatan Aparat di Medan

MEDAN, KOMPAS.com- Wali Kota Medan Bobby Nasution memastikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikantongi sejumlah warga Bangladesh adalah KTP palsu.

Delapan WNA tersebut ditangkap di Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku mendapatkan KTP dari warga Kota Medan.

"Saya sampaikan KTP-nya palsu, NIK (Nomor Induk Kependudukan), betul dari warga Kota Medan, tapi begitu dibuka NIK-nya, foto dan namanya berbeda," ujar Bobby saat diwawancara wartawan di Kecamatan Medan Tembung, Senin (18/12/2023).

Baca juga: 8 WN Bangladesh Mengaku Buat KTP Palsu di Medan, Bayar Rp 300.000 Per Orang

Bobby menduga ada sindikat yang terlibat dalam pengadaan KTP palsu.

"Itu seperti sudah sindikat, kita lihat card-nya, seperti card yang saya pakai ini, bahannya beda kayak dari KTP, cuma sekilas hampir sama card-nya seperti card yang hari ini banyak kita gunakan kayak e-tol dan segala macam tapi dicetak fotonya, diganti dengan foto mereka (warga Bangladesh)," ujar menantu Presiden Joko Widodo tersebut.

Baca juga: Polisi: 8 Warga Bangladesh ke Perbatasan RI-Timor Leste untuk Cari Kerja

Bobby mengaku akan menyelidiki apakah ada kemungkinan bawahannya terlibat dalam pemalsuan KTP tersebut.

"(Akan) Kita kroscek terus, apakah ada keterlibatan aparat Kota Medan, tapi kalau dari NIK-nya begitu diketik NIK-nya, bisa dilihat boleh dicek dengan NIK KTP pas dibuka, tidak sesuai dengan yang ada di KTP NIK asli warga Medan," tandas dia.

Baca juga: 6 Mahasiswa yang Sebut Mayat di Unpri Medan Boneka Dipolisikan

Sebelumnya diberitakan, aparat Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengamankan delapan warga negara asing (WNA) asal Bangladesh, Minggu (10/12/2023). Mereka kedapatan mengantongi KTP palsu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Ariasandy mengatakan mereka ditangkap di kediaman warga di Dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.

"Para WNA ini mengantongi KTP dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka dan Kota Kupang," ujar Ariansandy Senin (11/12/2023).

Berdasarkan pengakuan mereka, KTP tersebut diurus oleh seseorang di Medan, Sumatera Utara.

"Per orang mereka diminta Rp 300.000 untuk mencetak KTP," ungkap Ariansandy.