Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu, Yasonna: untuk Mencari Kebenaran

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang -Undangan, Yasonna Laoly mendorong agar wacana hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024, direalisasikan.

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Untuk apa? Untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, supaya jangan ada insinuasi apa, jangan ada apa-apa. Itu kita letakkan secara proporsional, mari kita teliti secara konstitusional," ujar Yasonna di Kamar Hitung Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Medan, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Massa Geruduk KPU Jateng, Protes Kecurangan Pemilu dan Minta Komisioner Membekukan Diri

Di sisi lain Yasonna mengatakan, dorongan hak angket DPR ini bagian dari instruksi DPP PDIP. Karena itu, sebagai kader wajib baginya untuk mendukung.

"Saya bagian dari DPP, kalau DPP sudah memutuskan saya bagian dari DPP tentu saya harus ikut, sebagai DPP kan, jelas garisnya, kita ini orang partai, tegak lurus, kalau tidak, rusak partai," ujar pria yang kini juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga: Jelang Pemilu Susulan Demak, Lokasi TPS Desa Wonorejo Masih Tergenang Banjir

Sebelumnya diberitakan, wacana menggulirkan hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu pertama kali diangkat oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirlan hak angket. Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).