Protes Digaji Rp 1,5 Juta selama 9 Tahun, Petugas Kebersihan di Siantar Ancam Mogok Kerja

PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com - Petugas kebersihan lapangan di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menuntut kenaikan upah dan mengancam mogok bila upah tidak segera dipenuhi Wali Kota Pematangsiantar.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang menyebut, tuntutan itu tak mudah direalisasi mengingat kemampuan keuangan daerah.

Seorang petugas kebersihan, Masron Butarbutar, mengatakan, selama 9 tahun upah petugas kebersihan lapangan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menerima Rp 1.500.000 ditambah uang puding Rp 19.000 per bulan.

Baca juga: Seleksi PPPK Dinilai Curang, Puluhan Petugas Damkar di Bone Mogok Kerja

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan jargon program kebersihan Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani, yaitu LISA (Lihat Sampah Ambil).

Namun sebaliknya, kata dia, Wali kota baik DPRD Pematangsiantar tidak pernah peduli dengan nasib petugas kebersihan.

“Kita semua tahu harga bahan pokok semuanya naik. Apalagi kalau kita punya anak misal lima atau tiga orang, uang segitu itu mana cukup,” kata Masron kepada KOMPAS.com ditemui seusai unjuk rasa damai di Jalan Merdeka Pematangsiantar, Jumat (8/3/2024).

Dikatakan Masron, jumlah petugas kebersihan saat ini lebih dari 250 orang, terdiri dari sopir dan awak Truk sampah.

Adapun upah yang diterima petugas kebersihan itu jauh dari UMR. Masron bilang pekerjaan itu juga beresiko terserang penyakit karena bergelut dengan sampah dan bau busuk.

“Kami keliling dengan rute yang telah ditentukan. Kerjanya ada yang pagi jam 05.00 WIB sampai 08.00 WIB terus sore pukul 18.00 WIB sampai 22.00 WIB,” ucapnya.

Baca juga: Sopir Angkot Feeder LRT Sumsel Mogok Kerja karena 2 Bulan Gaji Tak Dibayar Pemkot Palembang

Ia juga heran, seragam maupun peralatan kebersihan semisal keranjang dan garpu terkadang mereka beli sendiri. Begitu juga baju hijau bertuliskan LISA (Lihat Sampah Ambil) yang mereka pakai sudah lusuh tak tergantikan dengan yang baru.

“Kota Pematangsiantar itu bisa bersih, sehat dan udaranya segar gara gara petugas kebersihan. Masa tega Wali Kota tutup mata melihat kami,” sebutnya.

Utang puding

Selain gaji pokok dan BPJS Kesehatan, petugas kebersihan menerima uang puding sebesar Rp 20.000 per bulan. Dua tahun terakhir jumlah berkurang menjadi Rp 19.000.

Apeng, petugas kebersihan selama empat tahun mengatakan, pemerintah beralasan menurunkan uang puding berdasarkan regulasi yang mereka tidak ketahui.

“Dari dua puluh ribu jadi sembilan belas ribu, kurang seribu. Uang segitu bisa beli apa? kan nggak mungkin dibawa ke rumah,” ucapnya.

Baca juga: UMP Jabar 2024 Naik 3,57 Persen, Pj Gubernur Minta Buruh Tidak Mogok Kerja

Dikatakan Apeng, uang puding itu diberikan sebagai penunjang namun sama sekali tidak mencukupi. Begitu juga dengan THR yang tidak genap 1 bulan gaji. Apeng sering berutang di warung kalau ia butuh asupan gizi tambahan.

“Pagi hari kalau kami mau puding ngutang dulu lah. Kalau minum jamu kami ngutang dulu, gajian baru kami bayar,” ucapnya.

Padahal, kata Apeng, berkat kerja keras petugas kebersihan, Kota Pematangsiantar pernah mendapat gelar Kota Adipura.

Unjuk rasa

Saat unjuk rasa di Balai kota, massa dari petugas kebersihan menuntut kenaikan upah, THR satu bulan gaji penuh dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam orasinya, Masron mengatakan tuntutan itu masih manusiawi.

Petugas kebersihan perlu jaminan hari tua karena selama ini bergelut dengan sampah dan rentan penyakit. “Suara ini murni dari petugas kebersihan,” katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Junaedi Antonius Sitanggang turun menemui massa karena Wali Kota Susanti Dewayani berhalangan hadir.

Saat berdialog, Junaidi justru menuding petugas kebersihan mendapat tip saat mengangkut sampah dari rumah warga.

Baca juga: Dokter RSUD Syekh Yusuf Gowa Mogok Kerja, Ratusan Pasien Telantar

Ia bilang tenaga kebersihan juga mendapatkan uang ekstra puding sehingga memperoleh Rp 2,1 Juta per bulan.

Pernyataan itu spontan membuat petugas kebersihan geram. Sempat terjadi adu mulut dan massa meminta Wali Kota turun menemui mereka.

“Apa yang disampaikan pada dasarnya tidak bisa direalisasi begitu saja karena ada mekanismenya. Soal kenaikan gaji harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Junaedi.

Petugas kebersihan lainnya, Tapijem, mengatakan, aksi unjuk rasa ini berujung pemogokan kerja jika Wali Kota Pematangsiantar tidak memanggil mereka untuk berdialog.

Menurutnya, petugas kebersihan telah datang menyampaikan aspirasi dengan damai, kini giliran Wali Kota harus memanggil mereka.

“Mogok kerja lah sampai hari Rabu ini,” ketus petugas kebersihan selama 14 Tahun itu.