Bobby Singgung Jalan Rusak di Sumut, Edy: Itu Jalan Jokowi

MEDAN, KOMPAS.com - Calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2, Edy Rahmayadi, menjawab kritik soal jalan rusak yang disampaikan lawannya, Bobby Nasution.

Edy menyatakan, jalan yang rusak tersebut berada di perbatasan Sumut dan merupakan jalan nasional, bukan jalan provinsi.

"Dalam masalah infrastruktur yang disebut oleh Bobby itu, yang disebut tadi perbatasan itu, jalan nasional, itu jalan-jalan Jokowi, yang belum terselesaikan, Mulyono," ujar Edy saat diwawancarai wartawan usai menghadiri pencabutan nomor urut calon gubernur di Hotel Grand Mercure Medan, Senin (23/9/2024).

Baca juga: Singgung Jalan Rusak di Depan Edy, Bobby: Bagus Jalan di Aceh

Dalam pencabutan nomor urut tersebut, Edy dan pasangannya, Hasan Basri, mendapat nomor urut 2.

Saat memberi sambutan, mantan Pangkostrad itu juga merespons pernyataan Bobby yang menyebut dirinya tidak mampu menyelesaikan proyek infrastruktur multi-years senilai Rp2,7 triliun.

"Itu, tadi disinggung ada jalan yang belum selesai, justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan, yang belum pernah punya rencana tunggu dulu berikutnya, nanti baru bisa," ujar Edy.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Bobby menyebut ada kisah klasik yang mengatakan bahwa jalan di perbatasan Sumut sangat bagus, baik itu di Provinsi Sumatera Barat maupun Aceh.

Namun, ketika masuk ke Sumut, kualitas jalan menurun drastis.

"Kalau kita jalan-jalan dari Aceh dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil kalau disopirin. Kalau tujuannya ke Sumut, tahu kita kapan sampainya, pas kepala kita kejedot di mobil," ujar Bobby dalam sambutannya.

"Artinya apa? bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita, benjol kepala kita, karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata," tambahnya.

Baca juga: Pilkada Sumut: Bobby-Surya Nomor Urut 1, Edy-Hasan 2

Bobby juga menyindir nomor urut 2 yang didapat Edy dan Hasan, yang menurutnya identik dengan proyek Rp 2,7 triliun multi-years di masa pemerintahan Edy Rahmayadi untuk pembangunan infrastruktur.

"Saya sangat setuju kita dapat nomor urut satu Pak Surya, dan Pak Edy dan Pak Hasan, karena kita ingat Rp 2,7 triliun," ujarnya.

Bobby menambahkan, pembangunan infrastruktur memang membutuhkan pembiayaan. Namun menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sumut seharusnya cukup untuk memperbaiki infrastruktur.

"Tapi harusnya dengan Rp 14 triliun lebih satu tahun Rp 2,7 triliun untuk jalan, kalau bisa selesai proyek itu, mungkin agak sedikit enak. Tapi kalau tak selesai, agak berat juga jalanan di Sumatera Utara," katanya.