MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membagikan bonus kepada atlet berprestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2025 di kantornya, Selasa (25/2/3/2025).
Pada kegiatan tersebut, Bobby sempat mendengar curhatan para atlet.
Salah seorang atlet angkat berat peraih emas Peparnas 2024, Tambi Sibarani, lalu menyampaikan curahan hatinya.
Dia mempertanyakan kenapa bonus atlet Peparnas berbeda dengan atlet PON.
Baca juga: Atlet PON Sumut Cemas Bonus Dipotong Pajak 12 Persen, Bobby Turun Tangan
"Salah kami orang-orang NPC (National Paralympic Committee). Ini apa sih, Pak? Sejak 2016, di Sumut belum ada kesamaan bonus atlet NPC dengan atlet lain (PON). Padahal di pusat sudah menyamaratakan, bahkan beberapa provinsi juga," ujar Tambi menyampaikan keluh kesah.
Diketahui memang, untuk bonus atlet PON, Pemprov Sumut menyediakan peraih emas Rp 250 juta, medali perak Rp 125 juta, dan perunggu Rp 75 juta.
Sedangkan untuk atlet Peparnas, peraih medali emas bonusnya Rp 150 juta, perak Rp 85 juta, dan perunggu Rp 50 juta.
Menanggapi keluhan Tambi, Bobby langsung meminta jajarannya untuk menyamakan bonus atlet PON dan Peparnas.
"Mau disamakan? Ya sudah, ditambahin dan disamain ya, Pak Sekda dan BPKAD, dengan bonus PON," ujar Bobby yang disambut tepuk tangan seluruh atlet dan pelatih yang berada di sana.
Mantan Wali Kota Medan itu awalnya tidak mengetahui adanya perbedaan bonus tersebut.
Terlebih, dia baru menjabat gubernur.
Menurutnya, hal seperti itu hendaknya dikoordinasikan terlebih dahulu dengannya.
"Inilah kalau sejak awal tidak ada koordinasi dengan pimpinan. Saya, sebagai orang baru di sini (Pemprov Sumut) harusnya diinformasikan. Jadi, hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi," ujarnya.
Baca juga: Bobby Nasution Ingatkan Bupati Mandailing Natal Fokus pada Kesejahteraan dan Pendidikan
Bobby juga mengatakan, selain menyamaratakan bonus atlet PON dan Peparnas, dia juga memastikan pajak bonus atlet dan pelatih ditanggung oleh Pemprov Sumut.
"Jadi, pajak itu tetap harus dibayar, tapi bukan atlet dan pelatih yang menanggung. Melainkan pemerintah provinsi," ujar Bobby.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang