Bobby Nonaktifkan Kadis Perindag Sumut karena Dugaan Pencemaran Nama Baik Gubernur

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menonaktifkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM), Mulyadi Simatupang, sejak Kamis (17/4/2025).

Penonaktifan ini dilakukan menyusul dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Mulyadi.

Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut masih berlangsung.

Baca juga: Penjelasan Bobby Nasution Nonaktifkan 4 Pejabat Strategis Pemprov Sumut

"Dugaan pelanggaran ini masih masuk dalam materi pemeriksaan," ujar Sulaiman saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler, Jumat (18/4/2025).

Selain itu, Sulaiman juga menambahkan bahwa pemeriksaan terkait Mulyadi mencakup dugaan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Bobby Nasution.

Namun, Sulaiman belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai pencemaran nama baik yang dimaksud.

Baca juga: Bertemu Konjen China, Bobby Jajaki Kerja Sama Manufaktur

"Sebenarnya, persoalan ini sudah bisa masuk ranah pidana. Tapi karena kebijaksanaan dari Pak Gubernur, dia tidak mau membawanya ke ranah hukum, melainkan melalui penanganan internal saja," jelas Sulaiman.

Hingga saat ini, Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan karena proses tersebut masih berjalan.

Mulyadi Simatupang merupakan pejabat kelima di jajaran Pemprov Sumut yang dinonaktifkan oleh Bobby Nasution dalam kurun waktu seminggu terakhir.

Baca juga: Heboh Pagar Makam Pahlawan di Medan Banyak Rusak, Bobby: Belum Ada Anggaran, tapi Pasti Kami Perbaiki...

Kompas.com sudah menghubungi Mulyadi melalui telepon dan pesan WhatsApp namun hingga artikel ini ditayangkan belum direspons. 

Sebelumnya, empat pejabat lainnya yang juga dinonaktifkan adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut, Juliadi Harahap;

Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut, Harianto Butar-butar; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Ilyas Sitorus; dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Abdul Haris Lubis.

Penonaktifan ini dilakukan sebagai respons terhadap dugaan berbagai penyimpangan, mulai dari korupsi hingga penyalahgunaan jabatan.