Bobby Nasution Bilang Pembangunan di Sumut berkat Jokowi, Bukan Pemprov

MEDAN, KOMPAS.com - Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut, 1 Bobby Nasution, mengatakan, peran pemerintah pusat dalam pembangunan di kabupaten/kota di Sumut sangat signifikan.

Namun, kata dia, peran pemerintah provinsi malah sangat minim.

Baca juga: Disoraki Saat Pelantikan Presiden, Bobby Nasution: Terima Kasih

Bobby menyampaikan pernyataan itu di hadapan massa relawan pendukungnya di Tiara Convention Centre, Kota Medan, Kamis (24/10/2024).

Baca juga: Hadiri Kegiatan Deklarasi Dukungan, Bobby Nasution Sebut Pemimpin Harus Bekerja Maksimal

Awalnya, Bobby memuji bagaimana Presiden ke-7 RI Joko Widodo sangat memperhatikan Sumut.

Bahkan, menjelang akhir jabatannya, Jokowi mengunjungi Sumut untuk meresmikan sejumlah infrastruktur.

"Itulah kunjungan terakhir Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ditutup di Sumatera Utara. Pemerintah pusat sangat memperhatikan Sumatera Utara,'' kata Bobby di hadapan relawannya.

Menantu Jokowi ini mengaku begitu merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat saat dia berkampanye di kawasan Danau Toba.

"Saya jalan-jalan, saya putar keliling kemarin pada masa sosialisasi (kampanye), kemarin setiap satu jengkal di kawasan Danau Toba, sinyalnya semua 4G, bahkan di tempat prioritas lainnya 5G. Di jalan-jalan itu enggak ada hilang sinyal," ujarnya.

Bobby mengatakan, peran pemerintah pusat justru berbanding terbalik dengan pemerintah provinsi saat dia menjadi wali kota Medan.

Menurutnya, ada kekosongan peran pemerintah provinsi untuk menunjang pembangunan.

"Kalau kita ibarat tadi, pemerintah kabupaten-kota ini tingkatan SD, pemerintah pusat tingkatan SMA, SD sama SMA-nya sudah bagus, kolaborasinya sudah mantap, sudah sejalan, tapi pemerintah provinsinya support-nya sangat minim. Ada kekosongan di dalam yang kita rasakan," ujarnya.

Bobby tidak merinci kekosongan yang dimaksud. Namun kata dia, saat ini peran pemerintah pusat lebih menonjol ketimbang pemerintah provinsi.

"Kami pemerintah tingkat II (Pemkot), saya pernah merasakannya ada kekosongan. Sebagai orangtua, pemerintah provinsi ini harus bisa mendengarkan kami pemerintah kabupaten kota sebagai anak-anaknya. Tapi yang kita rasakan selama ini, pemerintah pusat biasanya langsung dengan kabupaten kota yang ada di dalam Sumut," ujarnya.

Padahal, menurutnya, seharusnya terjalin kolaborasi yang baik antara pemerintahan kabupaten kota, provinsi dan pusat.

Tidak boleh ada kekosongan. Karena itu, kata dia, diperlukan gubernur Sumut yang mampu menjalankan tugas dari pemerintah pusat.

"Gubernur Indonesia ini ada 38 orang, jadi jangan merasa paling hebat menjadi gubernur, paling keren, paling mantap, paling bisa semuanya tanpa menghargai dan tanpa mengikuti program pemerintah yang ada pemerintah atasnya yaitu pemerintah pusat," katanya.

"Apalagi pemerintah pusatnya sudah memperhatikan, tapi bukannya terima kasih malah..., jawab sendirilah, itu yang selama ini kita rasakan," kata Bobby.