Moeldoko akhirnya hadir ke lokasi KLB dengan mengenakan jas biru Partai Demokrat.
"Ini adalah pidato politik pertama saya, dalam upaya menjaga demokrasi di Indonesia," ungkap Moeldoko, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Dia menyebut KLB dilakukan sesuai AD/ART partai.
"Yaitu Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang di AD/ART," ungkap Moeldoko.
"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian telah meminta saya menjadi Ketua Umum Demokrat, itu saya apresiasi, dan itu saya terima," ungkap Moeldoko.
Dia mengajak seluruh seluruh kader untuk bersama-sama meraih kembali kejayaan Demokrat.
"Tidak ada yang tertinggal, semuanya kita bersatu padu, kita ajak semua. Ini adalah rumah besar kita bersama," ungkap Moeldoko.
Baca juga: Kronologi Bentrokan Pendukung dan Penolak KLB Demokrat
Di Jawa Tengah, 35 DPC akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah yang dibuka pada Sabtu (6/3/2021).
Rakorda itu merupakan bentuk pernyataan sikap seluruh pengurus beserta kadernya yang masih loyal terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti menampik jika ada ketua DPD atau DPC Partai Demokrat Jateng yang hadir dalam KLB itu.
"Itu bukan kami. Bohong itu semua. Yang jelas kami di sini kompak baik Ketua DPD, DPC Partai Demokrat akan mengadakan Rakorda yang Insya Allah akan dibuka besok (Sabtu) yang akan dihadiri seluruh fraksi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota dari Jateng," jelasnya.
Melansir Antara, di Jawa Barat, DPD Partai Demokrat menyerukan delegitimasi KLB.
"Kami para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama," tutur Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya, seperti dilansir dari Antara.
Upaya delegitimasi dari para pemilik suara sah di partainya akan memberi pesan kuat bahwa KLB yang diselenggarakan abal-abal.
"Bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah 'abal-abal' dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah sesungguhnya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar itu.
Ia menegaskan, ada surat pernyataan resmi bahwa Ketua DPD dan Ketua DPC se-Jawa Barat sebagai pemilik suara sah tidak memberikan kuasa atau mewakilkan siapa pun hadir dalam KLB.
"Surat pernyataan itu dibuat karena kami mensinyalir bahwa ada upaya dari kelompol politisi liar itu dengan cara menghubungi beberapa Ketua DPC PD di Jabar dengan menanyakan SK Kepengurusan, meminta salinan dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK Kepengurusan tersebut," kata dia.
Sumber: Kompas.com (Penulis : Mei Leandha, Riska Farasonalia | Editor : Abba Gabrillin, Teuku Muhammad Valdy Arief), Kompas TV, Tribun Medan, Antara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.