Kerangkeng Manusia Ditemukan di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kapolda Sumut: Itu Tempat Rehabilitasi

MEDAN, KOMPAS.com - Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak angkat bicara mengenai dugaan adanya perbudakan modern di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin.

Panca membenarkan menemukan ada tempat menyerupai kerangkeng. 

Kepada wartawan pada Senin (24/1/2022) siang, Panca menjelaskan, saat membantu tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah Bupati nonaktif Langkat, pihaknya menemukan tempat menyerupai kerangkeng berisi 3-4 orang.

"Dari pendataan atau pendalaman itu bukan soal 3-4 orang itu, tapi kita dalami itu masalah apa. Kenapa ada kerangkeng. Ternyata dari hasil pendalaman kita, itu memang adalah tempat rehabilitasi yang dibuat yang bersangkutan secara pribadi yang sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi korban pengguna narkoba," katanya.

Baca juga: Sosok Iskandar, Kakak Kandung Bupati Langkat yang Ditangkap KPK, Bertugas Kutip Setoran Proyek

Dia mengatakan, orang yang di dalam kerangkeng itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk dua hari dan sehari sebelum OTT dan yang lainnya sedang bekerja di kebun kelapa sawit.

"Yang lainnya sedang bekerja di kebun. Jadi pagi kegiatan mereka. Kegiatan itu sudah berlangsung selama 10 tahun. Yang bersangkutan itu menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap di perjalanan saya dalami, itu sudah lebih 10 tahun dan pribadi," katanya  

Ketika ditanya mengenai izin, Panca menegaskan, tempat rehabilitasi itu walaupun sudah berlangsung selama 10 tahun belum memiliki izin.

Pihaknya sudah mendalami siapa yang bekerja di sana.

Hasil pendalaman, lanjut Panca, mereka adalah warga binaan yang sudah sehat dan dipekerjakan di kebun sawit milik bupati. 

"Dan sebagian besar di sana direhab di sana oleh pribadinya, cukup baik. Kesehatannya bagaimana? Sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan kabupaten," katanya.

Menurutnya, adanya rehabilitasi tersebut niatnya baik tetapi harus difasilitasi secara resmi.

Pihaknya sudah mendorong BNNP Sumut untuk bisa memfasilitasi yakni diajak dan dibina. 

"Yang begini ini harus terus kita (dorong). Kita tahu Provinsi Sumut jadi tempat nomor 1 dan ini jadi konsen kita. Kita harus tumbuh kembangkan tempat-tempat rehabilitasi swasta karena pemerintah tak mampu. Dan tentu harus legal," katanya.

Beberapa waktu lalu, dia sudah mengecek tahun ini ada peningkatan biaya untuk korban narkoba. 

Perbudakan modern

Mengenai penyebutan perbudakan modern oleh Migrant Care yang akan melaporkan ke Komnas HAM, Panca mempersilakan untuk melapor.