Upaya Menurunkan Angka Stunting di Sumut

MEDAN, KOMPAS.com - Pada Maret 2023, Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar pertemuan virtual dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatra Utara.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjadi orang pertama yang melaporkan capaian dan langkah-langkah penanganan stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrem yang sudah dan akan dilakukan.

Saat itu, Edy didampingi Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ismael Sinaga dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A-KB) Manna Wasalwa Lubis.

Edy menjelaskan, mereka sudah memberi asupan makanan bergizi, bantuan modal usaha, hingga perbaikan rumah, untuk menurunkan angka stunting. 

Hasilnya, terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 4,7 persen dari 25,8 persen pada 2021 menjadi 21,1 persen di 2022, berdasarkan SSGI 2022.

Meski diakui Edy, beberapa kabupaten masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat.

Pihaknya menargetkan prevalensi terus menurun sampai 14 persen.

"Penanganan stunting terus diupayakan, baik dari segi pendataan dengan jemput bola sampai mengidentifikasi faktor kesehatan sebagai salah satu pemicu stunting,” kata Edy, dikutip dari rilis Diskominfo Sumut, Selasa (4/4/2023).

Beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih minim, belum maksimal memanfaatkan pelayanan dan tenaga kesehatan seperti puskesmas maupun posyandu.

Kurang baiknya sanitasi dengan menggunakan air sungai sekaligus jamban keluarga dan penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang diduga kuat mengganggu kesehatan.

"Kami terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” kata Edy.

Setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov Sumut akan meminta bantuan ke berbagai pihak seperti mahasiswa yang sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan menempatkan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.

“Juga berkaitan pernikahan dini, bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini masih terus kami kejar, Pak,” imbuhnya.

Soal kemiskinan ekstrem, Edy menyampaikan, pada 2021 terdapat 1,34 juta jiwa penduduk miskin. Sementara di 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa.

Hal ini masih berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor dan memicu munculnya orang miskin.

“Data miskin ekstrem di angka 120.000 jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk UMKM, petani, nelayan dan sebagainya,” katanya lagi.

Angka kemiskinan di Sumut pada 2021 menduduki peringkat ke-18 secara nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebesar 9,01 persen pada Maret 2021.

Pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49 persen atau turun 0,52 poin.

Stunting di Mandailing Natal

Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution pun memaparkan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

Di antaranya faktor geografis, kawasan pegunungan dengan jarak pemukiman di beberapa tempat cukup jauh dari pusat kota, dan rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan.

Selain mendukung upaya Pemprov Sumut, pihaknya juga meminta pemerintah pusat memberi perhatian lebih untuk mempercepat penyelesaian masalah.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, roadshow virtual ini, untuk mendapat laporan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan. Sejumlah kabupaten menjadi sasaran, yaitu Madina, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Nias Selatan, dan Tapanuli Tengah.

"Kami akan mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah serta membahas solusinya," kata Muhadjir.

Stunting di Medan

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang dicanangkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai berkontribusi menurunkan angka stunting.

Pada Februari 2022, jumlah anak penderita stunting mencapai 550 anak. Kemudian Agustus 2022 menjadi 364 anak, dan Februari 2023 tinggal 298 anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPMPPKB) Edliaty Siregar mengatakan, Program BAAS dilaksanakan November 2022 sampai sekarang masih berlangsung.

Melibatkan wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, seluruh pejabat eselon dua dan tiga, unsur Forkopimda dan Pelindo.

Setiap bulan, para bapak asuh memberi bantuan sebesar Rp 500.000 untuk disalurkan dalam bentuk makanan bergizi.

Setiap minggu, makanan tambahan berupa protein hewani, sayur-sayuran dan beras diberikan kepada anak penderita stunting melalui Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB).

“Bahan makanan tambahan itu kita antar ke rumah si anak setiap minggu,” kata Edliaty, saat ditemui di balai kota, Rabu (5/4/2023).

Sampai saat ini, sudah disalurkan 12 tahap. Laporan petugas data, awalnya jumlah anak stunting yang menerima bantuan sebanyak 360, berkurang menjadi 353 karena mengikuti orangtuanya yang pindah ke kota lain.

Sesuai jadwal, program akan berlangsung selama enam bulan, sehingga ada sisa 12 tahap penyaluran lagi.

Selain memantau kebutuhan anak stunting, PPLKB di setiap kelurahan juga membantu perekonomian setiap keluarga meningkat supaya dapat memenuhi asupan gizi anaknya.

"Kalau kita nilai ayah maupun ibunya bisa membuka usaha, kita bantu," ucap Edliaty.

Pemberian makanan tambahan, Program BAAS, dan bantuan modal UMKM untuk keluarga yang anaknya terkena stunting adalah upaya yang dilakukan Pemkot Medan dalam menangani masalah kurang gizi kronis yang disebabkan minimnya asupan gizi dalam waktu lama sehingga mengganggu tumbuh-kembang anak.