Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemakzulan Wali Kota Gagal, Karangan Bunga Berjejer di Balai Kota dan DPRD Pematang Siantar

Kompas.com - 15/06/2023, 17:00 WIB
Teguh Pribadi,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

PEMATANG SIANTAR, KOMPAS.com- Puluhan Karangan Bunga dan spanduk berisi ucapan gagalnya pemakzulan Wali Kota berjejer di depan kantor DPRD dan Balai Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Terdapat sejumlah Karangan Bunga yang mencantumkan nama lembaga yang tidak jelas keberadaannya, namun memberi ucapan yang terkesan tendensius.

Pemandangan karangan bunga itu berjejer di Jalan Adam Malik dan Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Salinan Belum Diterima, Beredar Putusan MA Menolak Permohonan Pemakzulan Walkot Pematang Siantar

Kemunculannya setelah Mahkamah Agung (MA) menolak pemakzulan Wali Kota Susanti Dewayani oleh 27 Anggota DPRD Pematang Siantar.

Anggota DPRD Pematang Siantar Suandi Sinaga menyebut karangan bunga itu misterius lantaran banyak lembaga yang tak jelas keberadaannya membuat ucapan terkesan tendensius.

Salah satu karangan bunga yang ditempatkan di depan Kantor DPRD Pematang Siantar Jalan Adam Malik, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Kamis (15/6/2023).KOMPAS.COM/TEGUH PRIBADI Salah satu karangan bunga yang ditempatkan di depan Kantor DPRD Pematang Siantar Jalan Adam Malik, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Kamis (15/6/2023).

Mantan Ketua Pansus Hak Angket ini juga mencurigai puluhan karangan bunga tersebut pesanan oknum tertentu. Namun pihaknya tidak mempersoalkan hal itu.

“Ya, ini papan bunga misterius namanya. Kalau ada membawakan nama Gerakan Masyarakat Siantar Satu, saya masyarakat Siantar berapa?” kata Suandi kepada awak media.

Saat dihubungi, Direktur Firma Hukum Parade 7 & Co Parluhutan Banjarnahor mengakui pihaknya membuat ucapan dalam karangan bunga sebagai bentuk kritikan.

Banjarnahor sejak awal mengingatkan upaya pemakzulan Wali Kota ke MA oleh DPRD bukan langkah yang tepat.

Baca juga: DPRD Pematang Siantar Pernah 2 Kali Makzulkan Wali Kota, tetapi Kandas

Dikatakannya, uji permohonan materi seharusnya dilakukan ke PTUN bukan MA, karena kasus yang disoal merupakan persoalan administrasi.

"Papan bunga itu sebagai reaksi atas pengajuan uji materi ke MA," katanya.

Pihaknya juga menyayangkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja membuat karangan bunga, untuk memanaskan situasi dan membuat kegaduhan.

"Kalau karangan bunga yang di depan kantor DPRD kami sama sekali tidak tahu," ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com