Tren Angka Kemiskinan Sumut di Era Edy-Ijeck Turun, Pengamat: Digerakkan Bansos

"Masyarakat dihadapkan masalah baru yakni laju tekanan inflasi, yang membuat pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di tahun 2022 sebelumnya. Perlambatan ekonomi bahkan mulai terlihat di tahun 2022, dan daya beli terpukul oleh kenaikan sejumlah kebutuhan hidup masyarakat," ujarnya.

Meskipun begitu disaat ini lah pemerintah mengalirkan dana bantuan sosial kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Ada banyak program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Ada kebijakan yang mengarahkan agar dana alokasi umum diperuntukkan dalam menjaga daya beli masyarakat terdampak kenaikan harga BBM," katanya.

Selain itu kata Gunawan ada juga bantuan sosial rutin yang diberikan pemerintah. Mulai dari program pengentasan kemiskinan ekstrim hingga penurunan angka stunting masyarakat.

"Dalam konteks seperti ini, pemerintah menggelontorkan banyak uang untuk menjaga daya beli masyarakat dengan banyak skema bantuan yang diberikan selama ini. Banyak ruang fiskal yang diperuntukan untuk diberikan secara cuma cuma kepada masyarakat," ujar Gunawan.

Karena kebijakan pemerintah itu masyarakat yang tergolong miskin mendapatkan banyak bantuan, sehingga kalau dihitung dari sisi pendapatannya mengalami kenaikan.

"Dan masyarakat miskin masih memiliki anggaran yang juga memiliki alokasi anggaran yang bisa diperuntukan untuk kebutuhan lainnya. Sebagai subsidi bantuan sosial yang diterima dari pemerintah. Ini yag menjadi pendorong utama turunnya tingkat kemiskinan di Sumatera Utara," ujarnya.

Bahkan Gunawan juga mengatakan di tahun 2023 ini, Pemprov Sumut, masih mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 193 miliar untuk program ketahanan pangan. Dia juga menegaskan keberhasilan menekan angka kemiskinan ini bukanlah upaya Pemprov Sumut seorang diri.

"Pemerintah pusat, kabupaten dan kota juga berperan dalam menekan angka kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan juga tidak hanya terjadi di wilayah Sumut saja, secara nasional juga mengalami penurunan angka kemiskinan.

Baca juga: Lewat Program PSU, Pemprov Banten Bertekad Tekan Kemiskinan dan Stunting

Jadi penuruan ini berlaku jamak dan silahkan saja jika masing masing pihak mengklaim keberhasilannya," katanya.

Namun yang jadi pertanyaan bagi Gunawan, sampai kapan Pemprov Sumut, mampu untuk terus berbuat seperti ini ?.

"Karena saya berpendapat keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan saat ini di atas fundamental ekonomi yang rapuh.

pemerintah harus mencari jalan untuk kembali memutar roda perekonomian," ujarnya.

Tujuannya agar aktivitas dari bisnis ,menciptakan tenaga kerja dan dengan sendirinya mengurangi angka kemiskinan.

"Jadi jangan sampai seperti bakar duit saja, yakni banyak menggelontorkan subsidi (bantuan) namun disisi lain ekonomi tidak mampu diputar," tuturnya.