Bagaimana Pendidikan di Sumut 5 Tahun Dipimpin Gubernur Edy Rahmayadi?

MEDAN, KOMPAS.com - Selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi bersama wakilnya, Musa Rajekshah (Ijeck), mengeklaim telah melakukan beberapa pencapaian di bidang pendidikan.

Mulai dari pembangunan sekolah hingga meluncurkan program beasiswa.

Baca juga: 5 Tahun Kepemimpinan Edy Rahmayadi di Sumut, Praktisi Kesehatan: Tak Ada Perubahan Berarti

"Kami telah membangun 26 unit sekolah baru, revitalisasi 5 SMA negeri, 1 SMA negeri, membangun kampung beasiswa di PRSU, membangun 33 unit pojok baca, dan 33 gerobak baca, serta pengembangan perpustakaan bersifat digital,'' ujar Edy saat rapat paripurna dengan DPRD Sumut, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Masa Jabatannya Berakhir 5 September, Edy Rahmayadi: Tanggal 6 Aku Merdeka

Namun, apakah pencapaian yang disampaikan Edy bisa dikatakan sebagai indikator keberhasilan membangun dunia pendidikan di Sumut?

Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Medan (Unimed) Muhammad Rizal mengatakan, perkembangan pendidikan selama lima tahun pemerintahan Edy tidak optimal.

"Jadi ini indikator (pencapaian) yang mereka sebutkan merupakan pekerjaan yang rutin yang diberikan (Pemprov Sumut), seperti memberikan bantuan beasiswa S2, S3, pembangunan gedung sarana prasarana, itu kegiatan rutin. Misalnya kampung digital itu, kerja sama juga ada dari Kementerian Kominfo," ujar Rizal kepada Kompas.com, Senin (4/9/2023).

Rizal juga menilai mantan Pangkostrad itu gagal mengeksplorasi potensi dunia pendidikan Sumut, sehingga terjadi hambatan dalam sebuah sistem pendidikan.

"Harusnya lebih konsentrasi dari hal yang mendasar. Misalnya ada ketimpangan dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang belum berjalan optimal. Kemudian kita mencatat ada kadis pendidikan mengundurkan diri. Artinya apa yang salah?" katanya.

"Koreksi dari saya, memimpin dalam dunia pendidikan enggak bisa seperti memimpin militer, karena itu harusnya beliau mencontohkan membuat suasana yang lebih adem tanpa ditakut-takuti oleh mental ini, 'mental militerisme'," katanya.

Rizal mengatakan, awalnya dia berharap Edy mampu membawa perubahan besar. Namun, dugaan korupsi justru hinggap di Dinas Pendidikan Sumut.

"Kemudian terjadi (dugaan) penyimpangan anggaran, jadi (penemuan) BPK melihat adanya indikasi korupsi yang mulanya dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di dinas Pendidikan Sumut," kata Rizal

Di sisi lain, Rizal juga melihat masih adanya proyek pembangunan sekolah yang mangkrak.

Misalnya pembangunan SMK Negeri 9 Angkola Kota Padang Sidempuan dengan nilai kontrak mencapai Rp 4,9 miliar.

"Kita serahkan (penilaian) masyarakat, apakah bapak ini sudah berbuat banyak atau tidak kepada dunia pendidikan. Kalau saya melihat jauh dari harapan, jauh panggang dari api. Janji politiknya itu seharusnya dia bisa lebih optimal. Kalau angka penilaiannya itu (paling tinggi) 100 dia, ini baru buat 40 aja," tutup Rizal

Berbeda dengan Rizal, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, selama Edy-Ijeck memimpin, terjadi beberapa perubahan di luar yang disebutkan Edy saat rapat paripurna DPRD Sumut.

Salah satunya kebijakan Edy di tahun 2019, yakni menaikkan gaji guru honor dari Rp 40.000 menjadi Rp 90.000 per jamnya.

"Itu menurut saya salah satu hal yang sangat luar biasa. Artinya keberhasilan gubernur membangun dunia pendidikan, khususnya tenaga kependidikan," kata Abyadi.

Lalu soal penerapan peserta didik baru (PPDB) online. Menurut Abyadi, meski sempat terjadi persoalan pelaksanaan di awal kepemimpinan Edy, tapi perbaikan terus dilakukan.

Kemudian di tahun berikutnya dilakukan proses zonasi di Sumut untuk mengatasi kendala server yang digunakan.

"Ketika banyak yang mendaftar itu kan bisa meledak, itu baru diketahui setelah proses pendaftaran. Itu bisa diatasi dengan membagi zonasi. Misalnya minggu satu lokasinya Medan, Binjai, dan Langkat. Minggu ke dua dibagi ke wilayah lain sehingga tidak menumpuk di satu server," ujarnya.