Diduga Korupsi Pemeliharaan Jalan Rp 2,4 Miliar, Pejabat Bina Marga Sumut Ditahan

MEDAN, KOMPAS.com- Kejaksaan Tinggi Sumut menahan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut berinisial RTZ pada Selasa (9/1/2023).

RTZ diduga terlibat korupsi proyek Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Gunung Sitoli, Nias Selatan, sebesar Rp 2.454.949.986.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut Yos A Tarigan mengatakan, proyek yang ditangani RTZ memiliki pagu Rp 6.448.681.500 tahun anggaran 2022.

Baca juga: Kejari Tetapkan Kepala Dinkes Kota Batu Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas Bumiaji

Kejaksaan kemudian mendapatkan informasi adanya dugaan korupsi di proyek tersebut, lalu kemudian menyelidikinya.

"Ternyata jumlah uang yang dibayarkan kepada mandor dan pekerja tidak sesuai dengan bukti rekapan maupun kwitansi. Para mandor dan pekerja tidak pernah menandatangani bukti pembayaran upah. Akibat perbuatan kedua tersangka keuangan negara dirugikan mencapai Rp 2.454.949.986," ujar Yos dalam keterangannya, Rabu (10/1/2023).

Selanjutnya kejaksaan menetapkan RTZ menjadi tersangka.

Namun saat pemanggilan pertama, Selasa (12/12/2023), RTZ tidak bisa hadir dengan alasan kesehatan.

Kemudian pemanggilan kedua dilakukan pada Selasa (9/1/2024), RTZ lalu hadir didampingi kuasa hukumnya. Selanjutnya setelah pemeriksaan, jaksa menahannya.

"Dilakukan penahanan (kepada RTZ) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di Tanjung Gusta untuk 20 hari ke depan," ujar Yos.

Baca juga: Krisis Keuangan di Medan Zoo Picu 3 Harimau Mati, Karyawan 5 Bulan Tak Digaji

Selain RTZ, sebulan sebelumnya jaksa juga telah menahan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Sumut, inisial TT.

Keduanya kini disangkakan pidana Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana. Lalu, Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.