Ketika Harga Kemenyan Ditentukan oleh Tangan Tak Terlihat... Halaman 3

Kompas.com - 09/02/2024, 19:51 WIB

Dewantoro,

Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

Dewantoro

Penulis

Teuku Muhammad Valdy Arief

Editor

Lihat Foto

Proses penimbangan getah kemenyan yang baru saja dipanen petani di Dusun Sibio-bio, Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Juli, Kabupaten Tapanuli Utara. Di desa ini, praktik parpatikan yang merupakan kearifan lokal masyarakat adat masih berlangsung. Kemenyan menjadi komoditas utama di desa ini sejak 400 tahun laliu. Ironisnya, justru petani tidak memiliki kendali atas harga kemenyan. Pemerintah punya peran besar dalam membantu petani kemenyan.(KOMPAS.COM/DEWANTORO)

Luas Partaulian Tambunan menunjukkan getah kemenyan yang baru dipanen di lahannya di Batupiaga, Dusun Sibio-bio, Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Di desa ini, praktik parpatikan yang merupakan kearifan lokal masyarakat adat masih berlangsung. Kemenyan menjadi komoditas utama di desa ini sejak 400 tahun laliu. Ironisnya, justru petani tidak memiliki kendali atas harga kemenyan. Pemerintah punya peran besar dalam membantu petani kemenyan.

Kemenyan merupakan hasil hutan bukan kayu yang dikenal karena aromanya. Tidak hanya getahnya, bahkan kulit pohon kemenyan jika dibakar pun mengeluarkan aroma wangi yang semerbak. Aromanya yang khas digunakan sebagai pengikat parfum, aroma terapi dan aneka produk kosmetik lainnya. Namun ketenaran kemenyan tidak sebanding dengan nasib petani yang justru tidak mendapatkan harga yang adil.

Getah kemenyan yang baru saja dipanen petani di Dusun Sibio-bio, Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Juli, Kabupaten Tapanuli Utara. Di desa ini, praktik parpatikan yang merupakan kearifan lokal masyarakat adat masih berlangsung. Kemenyan menjadi komoditas utama di desa ini sejak 400 tahun laliu. Ironisnya, justru petani tidak memiliki kendali atas harga kemenyan. Pemerintah punya peran besar dalam membantu petani kemenyan.

Koperasi petani kemenyan

Menurut Hendri, salah satu solusi dari masalah ini adalah membuka market dan koperasi.

Kemudian masyarakat diberdayakan menjadi pengumpul, membangun jaringan. Misalnya bersama pendamping dengan melacak berapa kebutuhan kemenyan untuk gereja Katholik.

"Itu kan jaringan kita juga. Walaupun bisa Jadi sentralistik. Harus dipastikan misalnya ya sudah cari di sana link-nya," katanya.

Selain itu, petani juga peningkatan kapasitas dalam hal standar nasional Indonesia (SNI) kemenyan.

Masyarakat sudah mengerti tentang grade kemenyan, tapi dalam hal kemampuan negosiasi harga harus ditingkatkan, sehingga tidak bergantung kepada pengumpul karena memiliki posisi tawar dengan pengetahuan.

Direktur Green Justice Indonesia, Dana Prima Tarigan mengatakan, sudah mendampingi masyarakat di Desa Simardangiang, Pantis, Pangurdotan dan Hopong sejak 2020.

Pendampingan yang dilakukan adalah memperkuat perekonomian masyarakat dan sekaligus melindungi hutan.

Dikatakannya, berbicara tentang kemenyan dan masyarakat, ada dua hal penting yakni mengenai harga dan wilayah kelolanya.

Pertama mengenai harga. Dikatakan Dana, berdasarkan pengakuan masyarakat, pada 1960 sampai 1970-an, harga kemenyan setara dengan harga emas.

Dulunya sepulang mereka dari panen kemenyan, membawa sekaleng atau satu kilogram kemenyan, harganya sama mahalnya dengan emas.

Bahkan dari dua pohon kemenyan saja bisa membiayai sekolah anaknya ke tingkat tinggi.

"Kemudian muncul kartel mengatur sedemikian rupa sehingga harga itu jatuh di level paling rendah. Ada banyak tingkatan untuk sampai ke mereka. Nah, masyarakat selalu dapat harga paling rendah. Walaupun di Simardangiang kondisinya lebih baik karena adanya parpatikan, tapi tetap saja harganya tidak bisa seperti dulu karena ada ada harga eceran terendah yang tidak kelihatan, tidak tersurat yang dikontrol oleh cukong," katanya.

Dikatakannya, tidak adanya kendali harga secara transparan pada komoditas kemenyan bisa jadi karena dianggap bukan komoditi yang ada di seluruh Indonesia sehingga tidak menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi.

"Dan terkesan pemerintah tak bisa berbuat banyak. Kalau diperiksa ekspor Indonesia, tidak ditemukam berapa jumlah ekspor kemenyan karena bukan komoditi khusus, kemenyan disebut dengan dianggap rempah," katanya.