Pupuk Subsidi Tak Mencukupi, Petani di Pematangsiantar Berutang

PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com- Petani padi sawah di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengeluh harga gabah murah sementara harga beras naik.

Minimnya ketersedian pupuk subsidi serta menurunnya angka panen pertahun membuat petani terlilit utang.

Pekerjaan sebagai petani di Pematangsiantar pun semakin tidak menjanjikan. Hal ini ditandai dengan munculnya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman yang hampir terjadi setiap tahunnya.

Lungga Hutauruk (60), petani gurem asal Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, mengatakan, harga gabah yang ditetapkan Tauke kepada petani saat ini berkisar Rp 4.500 sampai Rp 6.000 per kilogram.

Baca juga: Sulitnya Penggilingan Kecil Dapat Gabah Dinilai Ikut Buat Harga Beras Mahal

Menurut ibu empat anak itu, harga tersebut tidak sesuai dengan sulitnya petani mendapat pupuk subsidi dari distributor.

“Pupuk subsidi itu terbatas. Jadi kami terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal. Kami selalu mengeluh, tapi tak pernah memuaskan harga padi, padahal harga beras sekarang naik,” kata Lungga saat ditemui di sawahnya yang berlokasi di Jalan Bahkora II, Kelurahan Sukaraja, Pematangsiantar, Senin (4/2/2024).

Wanita yang bertani sejak 1993 ini melanjutkan, masa bercocok tanam yang seharusnya dua kali dalam setahun, terpaksa berubah jadi tiga kali dalam dua tahun karena iklim yang membuat debit air irigasi menurun drastis.

KOMPAS.COM/TEGUH PRIBADI Sebagian petani mulai memupuk padi sawah di lahan pertanian yang dilindungi berlokasi di Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumut, Senin (4/3/2024).

Faktor lainnya, menurut dia, produktivitas pertanian sawahnya menurun akibat penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) yang terjadi saat masa pertumbuhan padi serta serangan hama tikus.

Sawah yang dikelola Lungga masing-masing 4 rante dan 12 rante di lokasi yang berbeda, satu rante setara dengan 405 meter persegi. Tahun lalu, genap tiga kali ia gagal panen karena padi diserang tikus.

Baca juga: Pj Gubernur Sumatera Utara Tinjau TPS di Siantar-Simalungun: Partisipasi Pemilih Lancar

Lungga berharap pemerintah mampu menyesuaikan harga gabah dengan harga pupuk serta obat obatan tanaman padi. Setidaknya, kata dia, petani tidak terus merugi.

“Kalau anak anak saya ditanya, mereka tidak tertarik mau jadi petani karena penghasilan ekonomi dari pertanian banyaknya ruginya. Jadi kalau diterangkan apa penyebabnya, anak anak bilang, nggak usah bertani lagi kalau rugi terus,” ucapnya.

“Meski nggak beruntung, apalagi yang mau kami kerjakan? cuma ini,” sambungnya.

Harga beras naik

Informasi dihimpun dari survey pasar Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, per 22 Februari hingga 1 Maret 2024, harga beras emdium mencapai Rp 11.500- 14.000 per Kilogram dan harga beras premium Rp 15.000 - Rp 16.000 per Kilogram.

Harga beras yang dijual di pasar tradisional itu mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir, dari harga semula rata rata Rp 13.000 sampai Rp 14.000 per kilogram.

Saat ditemui, seorang petani di Kelurahan Baringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, R Ompusunggu (61), heran harga beras naik sementara harga gabah tidak berubah.

“Kami pun nggak tahu apa penyebabnya, entah itu permainan pedagang, kami enggak tahu. Sebetulnya, kalau harga beras naik tentu harga padi juga naik. Ini harga padi malah tetap enggak ada yang naik,” kata Ompusunggu ditemui di sawahnya.

Baca juga: Hujan Tak Menentu, Petani Padi di Sikka Terancam Gagal Panen

Pria yang mengelola 20 rante sawah warisan orangtuanya sejak 8 tahun lalu, itu mengeluh masa bercocok tanam kali harus meminjam modal kepada Tauke.

Ia mengatakan, selama proses bercocok tanam dari membajak sawah, membuat benteng, menanam, memupuk serta menyemprot padi butuh modal yang tidak sedikit.

Ditambah lagi ketersedian pupuk subsidi tak mencukupi, sehingga dia terpaksa membeli pupuk non subsidi di pasaran. Lain lagi biaya obat obatan padi yang meninggi.

“Pupuk subsidi di Distributor resmi sepertinya dibatasi. Contohnya lahan saya 20 rante butuh pupuk 6 sak, dibatasi jadi 1 sak saja. Alasannya karena nggak ada pupuk.Mau nggak mau beli di pasaran duitnya minjam dari tauke,” kata Ompusunggu

“Musim tanam kek gini terasa kali. Kami Anggota Poktan beli di Distributor harga pupuk urea biasanya Rp 150.000 per sak, Pupuk Phonska Rp 155.000, kalau beli dari luar atau Non Subsidi harganya Rp 270.000 lebih per sak,” sambungnya.

Baca juga: Harga Ubi Jalar Naik Jadi Rp 5.500 Per Kilogram di Magetan, Petani: Ini Termahal

Modal yang dipinjam dari tauke itu harus dibayar setelah panen. Pinjaman tersebut bukan cuma melainkan diberi beban bunga pinjaman oleh tauke.

“Jadi pas panen tiba, hasil panen kita kasih ke Tauke. Itu kalau hasil panennya bagus, kalau tahun lalu banyak gagal panen karena hama tikus. Jadi semakin terutang,” ungkapnya.

Lahan pertanian menyusut

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar, Hotman Sibuea mengatakan, saat ini luas lahan pertanian sawah yang dilindungi sekitar 1.279,6 hektar.

Lahan hijau itu terhampar di Kecamatan Marihat, Kecamatan Marimbun dan selebihnya di Siantar Sitalasari dan Kecamatan Martoba.

Lebih lanjut disampaikan Hotman, setiap tahun lahan pertanian di Pematangsiantar terkonversi menjadi perumahan.

Baca juga: Upaya Pemkot Batu Pertahankan Apel saat Petani Beralih ke Jeruk dan Jambu

Pada 2022 -2024 misalnya, terdapat sekitar 30 an hektar lahan dikonversi menjadi pemukiman dan selebihnya fasilitas sarana dan prasarana.

Menurut dia, rata rata produktivitas gabah padi sawah dari lahan pertanian sawah sekitar 6,5 Ton per Hektar. Jumlahnya pun tidak mampu memenuhi kebutuhan beras untuk jumlah penduduk kurang lebih 253.000 jiwa di Pematangsiantar.

“Paling produktivitasnya memenuhi sekitar 30 persen. Lainnya beras didatangkan dari luar kota untuk memenuhi kebutuhan pangan,” ujar Hotman ditemui di kantornya di Jalan Tuan Rondahaim, Siantar Martoba.

Sejauh ini, kata dia, belum ada kebijakan Pemkot Pematangsiantar yang dibuat untuk memberdayakan petani.

Namun dalam mendukung produktivitas pertanian padi sawah, pemerintah hanya menyediakan benih padi bersertifikat, alat mesin pertanian (Alsintan) dan perbaikan irigasi teknis.

“Bantuan benih itu setiap tahunnya ada, baik dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN. Misalnya program Gernas (Gerakan Nasional) ada benih padi dibantu untuk 200 hektar lahan pertanian. Pada Tahun 2023 ada sekitar 300 Hektar dari APBD,” ucapnya.

Baca juga: Cerita Petani Gunungkidul Panen di Tengah Harga Beras Melambung

Adanya keterbatasan pupuk subsidi yang dialami petani, menurut Hotman, diakibatkan anggaran pemerintah pusat juga tidak mencukupi.

Ia menjelaskan, pengadaan pupuk bersubsidi itu dilakukan berjenjang, dari Kementerian terkait ke pemerintah Provinsi kemudian disalurkan ke pemerintah kabupaten kota.

“Mungkin tidak tercapai seratus persen karena mekanisme pendistribusiannya dari tingkat nasional, provinsi hingga kota. Pupuk subsidi ini kan, program nasional jadi berapa yang ada lah. Dapat semua tapi porsinya tidak mencukupi,” katanya.

Mengatasi kekurangan pupuk subsidi, pihaknya memberi penyuluhan ke petani agar beralih menggunakan pupuk organik sebagai alternatif. Namun kata dia sejauh ini petani masih kurang yakin, meski sudah dilakukan uji coba.

“Kami sosialisasikan untuk mengurangi kekurangan pupuk, namun petani kita kurang percaya karena petani kita lebih instan menggunakan pupuk kimia dari dulu,” tuturnya.