Tim Edy Rahmayadi Tuding Jenderal Polisi Bintang 1 "Cawe-cawe" pada Pilkada Sumut

MEDAN, KOMPAS.com - Tim hukum pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri, menuding ada jenderal polisi bintang satu di Polda Sumut, terlibat cawe-cawe pada Pilkada Sumut.

Mereka meminta Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan untuk turun tangan.

Baca juga: Edy Rahmayadi Janjikan 33 Bus Rumah Sakit Berjalan untuk Sumut

"Pak Kapolda, kami ingin sampaikan ada PJU (Pejabat Utama) Anda yang berpangkat bintang satu, sudah mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Hentikanlah, karena masih ada proses waktu dan kami masih percaya sama Polri akan tetap netral dalam proses ini," ujar Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, saat menggelar konferensi pers di posko pemenangan di Jalan Monginsidi, Kota Medan, Selasa (29/10/2024).

Baca juga: Bobby Nasution Bilang Pembangunan di Sumut berkat Jokowi, Bukan Pemprov

Yance yakin Whisnu merupakan sosok pemimpin yang patriotik dan akan menegur jenderal polisi bintang satu yang dimaksud agar tidak cawe-cawe mendukung calon tertentu pada Pilkada Sumut.

"(Kami yakin) dia tidak mau ada aparat penegak hukum yang namanya polisi coba-coba ikut cawe-cawe dalam proses pilkada ini," ujar Yance.

Namun, Yance tidak mendetailkan nama polisi berbintang satu tersebut. Begitu juga dengan bentuk cawe-cawe yang dimaksud.

"Saya ingin menjelaskan soal PJU bintang satu tadi yang sudah cawe-cawe. Saya pikir masyarakat Sumatera Utara hampir melek semua. Saya pikir kalian wartawan juga sudah tahu itu, cuma sejauh mana langkah dan kegiatan saya pikir semua orang sudah tahu," ujarnya.

Yance mengatakan, rezim pemerintahan sudah berganti dari Joko Widodo ke tangan Prabowo Subianto.

Dia menduga anggota Polri tersebut melakukan cawe-cawe karena ingin naik pangkat menjadi bintang dua.

"Mungkin saja dia pingin menjadi bintang dua, tapi tidak mungkin dengan cara-cara ini bisa menjadi bintang dua. Bagaimana dia bisa menjadi bintang dua kalau dia mencederai hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan," ujarnya.

"Berlaku saja secara baik dan fair, tidak perlu menjadi peliharaan seseorang karena dia punya integritas. Kami percaya akan hal itu," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar para ASN, TNI, dan Polri bersikap netral pada Pilkada Sumut.

Namun, pihaknya banyak menerima laporan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan ASN .

"Ada di Labura, ada yang di Asahan, ada yang di Tebing Tinggi, ada yang di Langkat, bahkan di Medan ini, di mana ASN itu khususnya yang namanya lurah sudah menggerakkan kepling-keplingnya untuk melakukan intimidasi dan pengumpulan data daripada masyarakat," ujarnya.

Dia juga meminta Bawaslu KPU, Polri, dan TNI untuk melakukan pengawasan yang melekat.

Polda Sumut bantah "cawe-cawe"

Adapun Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi membantah ada anggota Polda Sumut yang melakukan cawe-cawe.

Dia menegaskan Polda Sumut bersikap netral pada Pilkada 2024.

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (1) Dan ayat (2) nya disebutkan, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih.

Hadi juga menjelaskan Polda Sumut berkomitmen menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B.

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis," ujarnya.

Dia juga menyebut polisi terikat dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik.

Hadi menjelaskan komitmen netralitas polri juga diterangkan berdasarkan surat Telegram Netralitas Polri dan surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

"Selanjutnya, Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat tentang Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024. Tugas Polri memberikan pengamanan dan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan bermartabat," tutupnya.