MEDAN, KOMPAS.com - Debat Pilgub Sumut antara pasangan calon gubernur Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri berlangsung panas di Tiara Convention Center, Medan, Rabu (13/11/2024).
Saat debat, Wakil Edy, yakni Hasan Basri, menyinggung proyek lampu pocong yang gagal di masa Bobby menjadi Wali Kota Medan.
Baca juga: Debat Memanas, Edy Rahmayadi Tuding Bobby Langsung Temui Menteri, Abaikan Gubernur
Diketahui, lampu pocong merupakan pengerjaan proyek 1.700 lampu jalan senilai Rp 25,7 miliar di Kota Medan.
Baca juga: Balas Sindiran, Bobby Ingatkan Edy Pernah Minta Tolong agar Bisa Bertemu Menteri
Proyek ini gagal karena proses pengerjaan hingga pembelian material lampu yang tidak sesuai ketentuan.
Para kontraktor pun diminta mengembalikan uang proyek tersebut.
Perdebatan soal lampu pocong ini bermula saat moderator memberikan kesempatan kepada para calon wakil gubernur untuk menjawab pertanyaan acak yang telah dibuat panelis.
Mulanya, moderator menanyakan kepada wakil Bobby, yakni Surya, mengenai apa langkah yang akan dilakukannya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Surya lalu menjawab bahwa dia dan Bobby memiliki program yang berkomitmen memberantas KKN, menghilangkan praktik suap, gratifikasi, hingga jual beli jabatan.
Dia kemudian mengatakan, bila memenangkan Pilkada Sumut, dia dan Bobby akan menciptakan pemerintahan berbasis elektronik.
"Itu terus harus ditingkatkan, seperti pengadaan barang dan jasa e-katalog, informasi keuangan, dan penguatan ide-ide, penguatan pelaku anti KKN, dan pendapatan dari lembaga aparatur pemerintah seperti pengadaan barang dan jasa," katanya.
Menanggapi pernyataan Surya, Hasan kemudian menyinggung persoalan lampu pocong yang terjadi saat Bobby menjadi Walikota Medan.
"Pak Surya, tolong dengarkan baik-baik. Pak Surya mengatakan berkaitan KKN, pertanyaan saya bagaimana ujung ceritanya lampu pocong di Medan itu bagaimana? Tadi Pak Bobby mengatakan pembangunan (harus) pakai rencana yang baik, setuju. Pembangunan harus dengan pelaksanaan yang baik, setuju," ujar Hasan.
"Pertanyaan saya, apakah pelaksanaan program lampu pocong itu dilaksanakan dengan perencanaan yang baik? Tidak," tambah Hasan.
Hasan lalu mengatakan terkait KKN, selama menjabat lima tahun sebagai gubernur Sumut, tidak ada satu pun lembaga penegak hukum yang pernah memanggil Edy.
"Ini bukti konkret apa yang dikatakan pak Edy berjalan dan dirasakan masyarakat," kata Hasan.