Tertibkan Aset Negara, Nusron Wahid Serahkan 42 Sertifikat Puslatpur Terbesar Se-Asia di Sumsel

OKU TIMUR, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 42 sertifikat untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Rabu (12/3/2025).

Total luas sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan ini mencapai 32.782,5 hektar sehingga menjadi yang terluas di Asia.

"Sertifikat yang ada di sini baru awal. Begitu kami jadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau," kata Menteri Nusron Wahid.

"Kami mendapat setumpuk dokumen persoalan aset TNI yang secara keseluruhan totalnya itu mencapai 649 titik yang harus kami selesaikan. Banyak sekali. Karena itu, pelan-pelan satu per satu kami selesaikan," ucapnya.

Baca juga: Menteri Nusron Pastikan SHGB di Laut Sidoarjo Tak Diperpanjang

Nusron menjelaskan, dalam kurun waktu tiga bulan, tim dari Kementerian ATR/BPN bersama Kemhan dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus.

Dari total 649 titik, 126 di antaranya berkaitan dengan TNI AD, sementara sebagian besar berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Untuk menjaga aset negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengusulkan skema hak pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI.

"HPL ini adalah hak tertinggi dalam sertifikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia masih ada, status HPL tetap melekat pada tanah tersebut," katanya.

Menurutnya, HPL akan memberikan kepastian hukum bagi TNI sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut.

Baca juga: Nusron Wahid: Dua Perusahaan Akan Sukarela Cabut SHGB dalam Kasus Pagar Laut di Bekasi

Sebagai solusi, di atas tanah HPL, masyarakat dapat diberikan hak guna usaha (HGU) atau hak pakai, dengan persetujuan dari pemegang HPL, yaitu TNI.

"Semangatnya adalah aset negara tidak boleh hilang, tetapi negara juga tidak boleh bermusuhan dengan rakyatnya. TNI harus merangkul dan melindungi rakyat karena TNI lahir dari rakyat," kata Menteri Nusron.

Sementara itu, Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik solusi yang diberikan oleh Menteri Nusron.

Ia pun berkomitmen, di samping membenahi aset, TNI akan mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Ini juga kami akan benahi supaya betul-betul masyarakat yang memanfaatkan lahan. Terima kasih, banyak sekali ide yang diberikan oleh Pak Menteri bagaimana teknisnya," tuturnya.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin bahwa bagaimana nanti lahan ini berproduksi harus lebih dominan pro masyarakat di sekitar. Kami akan yakinkan itu," kata Maruli.