Menteri HAM Minta Eks Kapolres Ngada Dicopot, Dipidana, dan Disanksi Etik
MEDAN, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara terkait kasus eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang melakukan pelecehan terhadap tiga anak.
"Terkait kasus Kapolres Ngada, harus diberi tiga hukuman sekaligus meskipun waktu penerapannya akan berbeda," kata Pigai saat menjawab pertanyaan mahasiswa di Universitas Nommensen, Kota Medan, pada Jumat (14/3/2025).
Dia menjelaskan, hukuman pertama adalah pemberhentian atau pencopotan dari jabatannya. Kedua, hukuman pidana umum.
Baca juga: Yenny Wahid Berharap Eks Kapolres Ngada Dihukum Dua Kali Lebih Berat
"Ketiga, kode etik. Setelah dia dinyatakan bersalah, maka proses kode etik, yang paling utama adalah mencabut statusnya sebagai polisi," ucap Pigai.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).Sebelumnya diberitakan, kasus pelecehan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terus mengungkap fakta baru.
Baca juga: Kemenham Sebut Kasus Kapolres Ngada Cederai Rasa Kemanusiaan
Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Fajar mencabuli empat orang korban, tiga di antaranya masih di bawah umur.
AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap anak.
Selain proses pidana, Fajar akan segera menjalani sidang etik atas pelanggaran berat yang dilakukan dengan ancaman pemecatan sebagai anggota Polri.
Dari pemeriksaan etik, eks Kapolres Ngada tersebut dinilai telah melanggar beberapa pasal tentang kode etik Polri sehingga terancam pemberhentian tidak dengan hormat.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
