142 SD Negeri di Medan Digabung Jadi 57 Sekolah, Bobby Klaim sebagai Solusi Masalah Pendidikan

MEDAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Medan mengumumkan kebijakan regrouping, yang menggabungkan sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri.

Dari total 382 SD Negeri yang ada, sebanyak 142 SD Negeri akan digabung menjadi 57 SD Negeri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, menjelaskan,

"Saat ini terdapat 382 SD Negeri di Kota Medan. Dari 382 SDN tersebut, sebanyak 142 SDN di regrouping menjadi 57 SDN, artinya ada 85 SDN yang bergabung." Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (12/2/2025).

Baca juga: Video Lama Kamar Hotel JW Marriott Medan Kebanjiran Kembali Viral, Manajemen Beri Klarifikasi

Benny menambahkan, tujuan dari kebijakan regrouping ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, efektivitas pengawasan, serta mencapai pendidikan yang unggul.

"Dasar kita melakukan penetapan sekolah regrouping ialah dalam titik lokasi terdapat dua atau lebih sekolah yang kurang efektif, jumlah siswa yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, penyebaran tenaga guru yang tidak sesuai, dan tidak memiliki sertifikat tanah," ungkap Benny.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pendidikan di Kota Medan.

"Ini adalah konsep awal yang kita diskusikan, bagaimana kita menerapkan regrouping sebagai solusi mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Medan," kata Bobby.

"Saya ingin program ini disiapkan dengan sebaiknya, jangan sampai merugikan masyarakat." lanjut Bobby.

Baca juga: JW Marriott Medan Bantah Denda Seharga Mobil Agya bagi Tamu yang Bikin Banjir di Hotel

Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk mempersiapkan sekolah unggulan, demi meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

"Harus ada standar indikator sekolah unggulan, dan peserta didik yang diterima masuk sekolah unggulan harus selektif baik dari segi akademik maupun yang memiliki prestasi," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemko Medan berharap dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat.