Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Gubernur Edy Akan Tunjuk Wakil Bupati Jadi Pengganti

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi akan menunjuk Wakil Bupati Langkat Syah Afandin sebagai pelaksana harian untuk mengisi kekosongan di Pemkab Langkat. Keputusan ini menyusul Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kasus yang menjerat Terbit terkait dengan suap proyek lelang dan penunjukkan langsung dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.

"Nanti akan saya buatkan surat, pelaksana harian, Wakil Bupati Langkat," kata Edy di rumah dinasnya di Medan, Kamis (20/1/2022).

Edy enggan berkomentar banyak soal kasus yang menjerat Terbit. Begitu juga keterlibatan Terbit di sejumlah proyek seperti yang disebut KPK.

Baca juga: Kelanjutan OTT KPK, Seorang Kerabat Bupati Langkat Ditangkap

"Waduh. Saya belum bisa memastikan itu. Nanti saya salah pula kalau ngomong," ujarnya.

Dari kasus ini, Edy mengingatkan seluruh pejabat di daerahnya untuk selalu bekerja jujur dalam melayani masyarakat. Peringatan soal jangan korupsi selalu disampaikannya setiap kali ada pelantikan pejabat daerah.

"Sudah bolak balik diantisipasi itu. Sudah bolak balik. Nanti saya ingatkan kembali, termasuk diri saya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Selasa malam kemarin, Bupati Terbit dan sejumlah pejabat lainnya terjerat OTT KPK.

Setelah menjalani pemeriksaan maraton di Binjai dan Medan, Terbit dan lainnya diterbangkan ke Jakarta pada Rabu (19/1/2022).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Terbit pada tahun 2020 melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk tahun anggaran 2020-2002.

Pengaturan itu dilakukan bersama kakak kandungnya, Iskandar PA (ISK) yang merupakan seorang kepala desa. Iskandar juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee," ungkap Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022).

Diri Dalam melakukan pengaturan pemenang paket pengerjaan proyek, Terbit memerintahkan SJ selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar sebagai representasi dirinya.

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Petugas menunjukkan barang bukti disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) saat konferensi pers terkait penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama lima orang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 786 juta terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Bawahan-bawahan Terbit itu diminta berkoordinasi dengan Iskandar terkait pemilihan pihak rekanan mana saja yang ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek. KPK menyebut Terbit melalui Iskandar meminta besaran fee sebanyak 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan dengan tahapan lelang.

Sementara untuk paket penunjukan langsung, Terbit meminta fee sebesar 16,5 persen dari nilai proyek.

Ghufron mengatakan, salah satu rekanan yang dipilih untuk dimenangkan dalam mengerjakan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Langkat adalah Muara Perangin-Angin (MR).