Sederet Fakta Kerangkeng Manusia Milik Bupati Nonaktif Langkat, Diduga Alat Perbudakan Modern

KOMPAS.com - Polisi menemukan tempat menyerupai kerangkeng manusia yang diduga sebagai alat praktik perbudakan modern di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Dari penelusuran polisi, kerangkeng itu sudah ada sejak 10 tahun dan digunakan untuk praktik rehabilitasi bagi para pencandu narkoba.

Baca juga: Ini Profil Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin yang Kena OTT KPK

Seperti diketahui, saat melakukan pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan beberapa orang di dalam kerangkeng itu yang diduga kecanduan narkoba.

"Dari pendataan atau pendalaman itu bukan soal 3-4 orang itu, tapi kita dalami itu masalah apa. Kenapa ada kerangkeng. Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, itu memang adalah tempat rehabilitasi yang dibuat yang bersangkutan secara pribadi yang sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi korban pengguna narkoba," kata Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, Senin (24/1/2022).

Baca juga: Jabat Kepala Desa, Kakak Kandung Bupati Langkat Ikut Ditangkap, Bertugas Kumpulkan Setoran Proyek

Tak berizin

Namun, Panca mengakui, praktik rehabilitasi bagi para pencandu narkoba itu belum mengantongi izin.

Panca pun mendorong agar BNNP Sumut untuk bisa memfasilitasi praktik rehabilitasi itu.

"Yang begini ini harus terus kita (dorong). Kita tahu Provinsi Sumut jadi tempat nomor satu dan ini jadi konsen kita. Kita harus tumbuh kembangkan tempat-tempat rehabilitasi swasta karena pemerintah tak mampu, dan tentu harus legal," katanya.

Baca juga: Kerangkeng Manusia Ditemukan di Rumah Bupati Langkat, Kapolda Sumut: Itu Tempat Rehabilitasi

Tudingan perbudakan manusia

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama lima orang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 786 juta terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dari temuan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat itu merupakan bukti adanya dugaan praktik perbudakan modern.

Menurut Migrant Care, setidaknya ada dua kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat yang baru saja ditangkap KPK.

Kerangkeng itu diduga digunakan untuk menampung puluhan pekerja di kebun sawit milik Bupati nonaktif Langkat.

"Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja," kata Ketua Migrant Care Anis Hidayah kepada wartawan, Senin (24/1/2022).