Lawan Tiga Begal di Medan, Tukang Becak Motor: Polisi Tidak Tanggapi Laporan Saya

"Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati," imbuhnya.

Permintaan Bobby rupanya mendapat dukungan dari banyak warga. Berdasarkan hasil jajak pendapat daring di laman www.pollingkita.com yang dimulai sejak Selasa (11/7/2023), 15.476 orang partisipan setuju dengan pernyataan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, sedangkan yang tidak setuju sebanyak 382 orang.

“Setujukah Anda dengan seruan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, kepada pihak berwajib untuk menembak mati begal?” pertanyaan dalam jajak pendapat tersebut.

Baca juga: Ngaku Jadi Korban Begal, Pria di Ungaran Ternyata Maling Pakaian Warga

Pertanyaan itu pun dibanjiri komentar warga yang menginginkan tak ada lagi korban akibat aksi begal di Kota Medan.

"Jangan kasih napas begal-begal dan geng motor di Medan, mau dia masih di bangku sekolah atau pun sudah tamat dari sekolah, tetap tembak mati supaya mengurangi begal di Medan," tulis akun berinisial RP.

"Kalau pihak kepolisian tidak dapat menembak mati para begal, izinkan kami masyarakat yang menembak mati mereka semua," lanjutnya.

Dikritik KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Bobby untuk meminta maaf kepada publik atas pernyataannya tersebut.

Selain minta maaf, Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Tioria Pretty, juga mendesak Bobby untuk menarik pernyataannya.

"Kami mendesak Wali Kota Medan untuk meminta maaf dan menarik pernyataannya," tutur Tioria.

Baca juga: Kala TNI Turun Tangan Basmi Begal dan Geng Motor di Medan

Tioria menyatakan, pihaknya memahami bahwa tindak kejahatan yang dilakukan begal memang meresahkan dan merugikan masyarakat. Akan tetapi, menurutnya, pernyataan Bobby abai terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

"(Pernyataan Bobby) Abai terhadap HAM dan seolah-olah mendukung kepolisian untuk melakukan kesewenang-wenangan," ungkapnya.

Dia menekankan, Bobby sebagai Wali Kota Medan harus bisa melindungi semua warga dan mendukung penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan serta prinsip HAM.

"Perlu digarisbawahi bahwa para begal juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum secara adil," tandasnya.

Tanggapan Gubernur Sumut

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi meminta kepada semua pihak untuk tak meributkan upaya pemberantasan begal di Kota Medan. Pasalnya, dia menilai, persoalan begal ini justru perlu diatasi semua pihak.

Baca juga: Menyoal Pernyataan Bobby Nasution soal Tembak Mati Begal

"Ini banyak dijadikan polemik, tak boleh begitu. Ini kan rakyat kita, jadi ini kegiatan (penanganan) yang harus sama-sama kita lakukan," papar Edy, Senin (17/7/2023), dikutip dari Tribunnews, Rabu (19/7/2023).

Edy menegaskan, saat ini perlu ada tim kecil seperti Satpol PP untuk memberantas begal di Kota Medan, kemudian barulah ditangani oleh aparat penegak hukum.

"Penghematan tenaga itu pasukan kecil yang paling bisa yaitu Satpol PP, kalau Satpol PP tidak mampu nanti dibantu oleh kepolisian, polisi tidak mampu, baru TNI lah turun. Kalau sampai itu (TNI) turun sudah darurat, inilah yang kita lakukan," pungkasnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Hotria Mariana, Kontributor Makassar, Hendra Cipto | Editor: Aditya Mulyawan, Ardi Priyatno Utomo, Muhamad Syahrial), Tribunnews