Eks Bupati Samosir Dituntut 4 Tahun Penjara terkait Korupsi Pembukaan Hutan Rp 32,7 M

Selain itu, yang disampaikan Mangindar juga belum ditandatangani secara lengkap oleh pejabat berwenang.

Namun, setelah mendengar penjelasan dari Mangindar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir selaku anggota tim, mengukur tanah di sana.

Selanjutnya, Kepala Desa Bolusson Pasaribu mengusulkan kelompok masyarakat yang akan menggarap tanah tersebut. Pembukaan lahan di sana kemudian disetujui Sahala.

Dia kemudian menerbitkan SK Bupati Tobasa No 281 tentang izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian di Desa Partungko Naginjang pada 26 Desember 2003.

Diketahui ada 350 hektare lahan yang dibagikan ke masyarakat. Padahal, berdasarkan keputusan menteri pertanian No.923/KPTS/Um/12/1982 27 Desember 1982, dari tanah yang dibagikan 234 hektare, di antaranya merupakan kawasan hutan lindung dan 116 di antaranya masuk ke area penggunaan lain.

Atas keterlibatannya dalam proses mengeluarkan izin lahan tersebut, berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021, negara mengalami kerugian Rp 32.740.000.000.