Bobby Sebut Pemekaran di Nias Jangan Dijadikan Isu Politik, Wakil Edy: Demi Keadilan Pembangunan

MEDAN, KOMPAS.com - Wacana pemekaran daerah menjadi topik perdebatan sengit antara dua pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri, di Tiara Convention Hall, Rabu (13/11/2024) malam.

Kubu Bobby menilai bahwa wacana ini hanya dimanfaatkan oleh kubu Edy-Hasan untuk kepentingan politik.

Edy-Hasan membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa pemekaran adalah langkah untuk mencapai keadilan dan pemerataan pembangunan.

Baca juga: Debat Pilkada Sumut, Wakil Edy Singgung Video Kades Dukung Bobby di Tapsel

Perdebatan dimulai ketika Surya, wakil Bobby Nasution, menanyakan kepada kubu Edy-Hasan mengenai langkah konkret yang akan diambil terkait wacana pemekaran.

Surya menyatakan bahwa pemekaran diperlukan untuk meningkatkan akses pembangunan dan layanan di daerah terpencil.

Namun, ia juga mengingatkan adanya ketidakmampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pemekaran tersebut.

"Jadi langkah konkrit apa yang diambil untuk wacana pemekaran di beberapa wilayah, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan tanpa membebani keuangan daerah dan infrastruktur yang belum baik," ujar Surya kepada kubu Edy-Hasan.

Menanggapi hal itu, Hasan, wakil Edy, menjelaskan bahwa APBD Pemprov Sumut hanya sebesar 13,5 triliun, yang menurutnya tidak cukup untuk menjangkau seluruh pembangunan di Sumatera Utara.

Ia menekankan pentingnya pemekaran untuk mendorong pemerataan pembangunan.

"Pertama kita ingin mendorong Kepulauan Nias menjadi provinsi, Tapanuli juga. Ini semua tujuannya tidak lain untuk memberikan pemerataan pembangunan dan keadilan sektor pembangunan, dan inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita," katanya.

Hasan juga menegaskan komitmennya untuk mendorong pemekaran Kepulauan Nias, meski mengakui bahwa niat tersebut terhambat oleh moratorium pemekaran yang diberlakukan pemerintah pusat selama sepuluh tahun terakhir.

"Kami sangat mendorong agar kedepan nanti pemekaran Nias dilakukan. Sayangnya, 10 tahun belakangan ini, pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran di Indonesia, sehingga pemerataan ini tidak terlaksana di Sumut. Saya kira moratorium ini harus dicabut untuk pemerataan pembangunan yang ada di Sumut," tegasnya.

Menanggapi pernyataan Hasan, Bobby mengakui bahwa ada beberapa daerah yang menginginkan pemekaran.

Namun, ia menuduh kubu Edy-Hasan menggunakan isu pemekaran di Nias hanya untuk kepentingan politik.

"Mohon maaf pak, jangan kita jadikan pemekaran ini jadi isu politik saja, karena mau meraih suara. Kayak di Nias bapak bilang tadi, gara-gara belum pernah disentuh selama 5 tahun yang lalu, biar dapat suara di sana, isu mekar di sana digulirkan, nggak boleh pak," ujar Bobby.

Bobby menegaskan bahwa ia setuju dengan pemekaran, tetapi tidak seharusnya pemekaran dijadikan alat untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah provinsi dalam membangun Nias.

"Kalau mereka minta mekar, boleh. Tapi dengan kesan yang baik sudah dibangun oleh Provinsi Sumut, sudah ada bekas pembangunannya, sudah ada monumen di sana. (Kalau mau) mekar silakan, jangan (mereka mau) mekar tapi tidak diperhatikan," ujarnya.

Menanggapi tudingan Bobby, Hasan langsung membantah.

"Yang mengatakan ini isu politik siapa pak Bobby? Saya tidak pernah mengatakan ini sebagai isu politik. Kami tidak pernah mengatakan, yang saya katakan demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan Sumut," tegas Hasan.

Hasan kemudian mengultimatum Bobby agar tidak menggiring opini yang tidak baik ke publik.

"Ngak ada isu politik di sini, pak Bobby saja yang mengatakan isu politik, ngak ada. Tolong dijaga ini pak Bobby, jangan dibawa ke mana-mana ini, jangan membohongi masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Debat Pilgub Sumut, Bobby Nasution Setuju Pemekaran Daerah, Asalkan...

Hasan juga mengungkapkan bahwa selama enam hari terakhir, ia telah berkeliling di Kepulauan Nias dan mendapati bahwa masyarakat setempat menginginkan pemekaran wilayah.

"10 tahun pemerintah pusat me moratorium, jadi tidak ada lagi melaksanakan pembangunan dan pemekaran di pusat. Jadi bukan di kita masalahnya. Karena itu pak Bobby, demi keadilan dan demi pemerataan pembangunan. Bukan isu politik, tolong pak Bobby bicara yang benar, dari hati bapak bicara," tutupnya.