Tindakan itu kerap kali terjadi saat pejuang HAM menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik krusial.
“Dari catatan kami, untuk korban kekerasan, dari kalangan jurnalis ada 3 kasus, masyarakat adat 9 kasus, mahasiswa ada 5 kasus, warga desa ada 11 kasus, aktivis NGO ada 10 kasus, dan masyarakat umum 4 kasus,” ujar Juniaty.
“Pelaku terbanyak berasal dari aparat negara, khususnya polisi dengan 17 kasus. Diikuti aktor non-negara seperti preman dan satpam perusahaan,” tambahnya.
Ia pun menegaskan bahwa dari rentetan kasus tersebut, kepala daerah setingkat gubernur kerap kali absen atau pun tak punya sikap yang tegas.
Padahal, sewaktu masa kampanye, para calon kepala daerah selalu menggaungkan untuk kepentingan rakyat.
“Nyatanya, kita selalu mendapati, justru mereka menutup mata dan parahnya lagi, menjadi lawan dari para pejuang HAM tersebut,” tutupnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang