Kontroversi Bupati Nonaktif Langkat: OTT KPK, Kerangkeng Manusia, dan Koleksi Satwa Dilindungi

KOMPAS.com - Sosok Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin menjadi sorotan.

Seusai terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka, terkuak dua hal yang kemudian menjadi pembicaraan publik.

Dua hal itu yakni ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat.

Kerangkeng itu diisi sejumlah orang yang disebut pecandu narkoba.

Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah satwa dilindungi yang juga berada di rumah Terbit.

Berikut Kompas.com merangkum sederet kontroversi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Baca juga: Kronologi OTT di Langkat, Bupati Sempat Kabur lalu Serahkan Diri ke Kantor Polisi, Terima Uang di Warung Kopi

Bupati Langkat kena OTT KPK dan jadi tersangka

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (kiri) berjalan menuju ruang pemeriksaan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/1/2022). KPK mengamankan tujuh orang dalam OTT pada Selasa (18/1/2022) malam, salah satunya Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Terbit terjerat kasus suap proyek lelang dan penunjukan langsung pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Terbit mengatur pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk tahun anggaran 2020-2022.

Ia melakukan pengaturan bersama kakak kandungnya, Iskandar, yang merupakan seorang kepala desa di Langkat.

Agar bisa memenangkan proyek, diduga ada permintaan fee.

Baca juga: Paket Proyek Lelang di Balik OTT Bupati Langkat

Ketika mengatur pemenang paket pekerjaan proyek, Bupati memerintahkan SJ selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi dengan Iskandar sebagai representasi dirinya.

Koordinasi dilakukan guna penunjukan rekanan yang mengerjakan proyek.

Menurut Ghufron, Terbit melalui kakaknya, Iskandar, meminta uang sebanyak 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan dengan tahapan lelang.

Adapun untuk paket penunjukan langsung, Bupati Langkat meminta jatah 16,5 pesen dari nilai proyek.

"Diduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, tersangka TRP menggunakan orang-orang kepercayaannya," ujarnya, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: 5 Fakta Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK, 25 Tahun Jadi Ketua Pemuda Pancasila Medan hingga Pernah Dapat Penghargaan dari MUI