"Kita juga harus memperbanyak kamera pengintai yang bisa memantau transaksi mencurigakan di kantor-kantor instansi," katanya.
Wali kota Medan, lanjut Renward, sudah beberapa kali melakukan sidak. Fakta menunjukkan, banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Agar kasus tidak terus terulang, hukuman penonaktifan bahkan pemberhentian langsung kerap dilakukan sebagai shock therapy yang ingin mencoba-coba atau melakukan perbuatan yang sama.
"Jangan ada lagi uang terima kasih dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan, kami ingin setiap ASN Pemkot Medan mampu bekerja dengan ikhlas dari hati, bukan karena ada pamrih demi mendapatkan keuntungan lebih dari pelayanan yang kita berikan," beber dia.
Nugroho mengungkapkan, hal terpenting dalam pemberantasan pungli yakni mengamati rekan-rekan di kabupaten dan kota agar komitmen memberantasnya dan memiliki pemahaman tentang saber pungli.
"Pemahaman saber pungli khususnya di kantor pelayanan publik harus di mulai dari depan, setelah itu baru kita lihat proses pelayanan yang diberikan bertele-tele atau tidak," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.