Eks Wali Kota Siantar Gugat KPK Rp 45 Miliar karena Rumah Disita dan Dilelang

PEMATANG SIANTAR, KOMPAS.com - Eks terpidana korupsi yang juga mantan Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Robert Edison Siahaan, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. 

RE Siahaan menuntut rumah di atas tanah miliknya diganti rugi secara tanggung renteng dengan total kerugian materil dan immateril senilai Rp 45.250.000.000.

Baca juga: Tak Terima Ditetapkan Jadi Tersangka, Sekretaris MA Hasbi Hasan Gugat KPK

Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara No:73/Pdt.G/2023/PN-Pms pada 20 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Baca juga: Tersangka Pengadaan Benih Bawang Merah di NTT Gugat KPK ke PN Jaksel

Selain KPK sebagai tergugat I, terdapat tergugat lainnya yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai tergugat II, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tergugat III, dan pemenang lelang yakni ahli waris Almarhum Esron Samosir selaku tergugat IV.

Sidang perdana agenda pemeriksaan para pihak yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Renni Pitua Ambarita dan hakim anggota Nasfi Firdaus serta Katarina Siagian pada, Rabu (23/8/2023) tidak dihadiri pihak tergugat I, III, dan IV.

Selanjutnya, pada sidang kedua yang digelar hari ini, Rabu (6/9/2023), pukul 12.30 WIB, tergugat IV kembali mangkir dari panggilan sidang. Padahal jadwal sidang molor lebih dari tiga jam.

Sidang kedua ini dihadiri RE Siahaan didampingi istrinya Elfrida Dorowati Hutapea.

Ketua majelis hakim akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sidang pada 20 September 2023.

"Hari ini masih agenda pemeriksaan para pihak dan ternyata yang enggak lengkap itu tergugat IV. Tergugat empat tidak hadir," ujar Daulat Sihombing, kuasa hukum RE Siahaan usai persidangan di PN Pematang Siantar, Rabu.

"Hakim memverifikasi relaas panggilan, ternyata sudah dilayangkan surat ke alamat yang baru. Namun, tergugat IV tidak hadir. Jadi masih ada kesempatan lagi untuk dipanggil," ucapnya.

Tidak mampu membayar kerugian

RE Siahaan menjabat sebagai Wali Kota Pematang Siantar periode 2005-2010. 

Ia kemudian menjadi terdakwa kasus korupsi pengelolaan bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pematang Siantar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 10,5 miliar.

RE divonis delapan tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumut, pada Selasa (6/3/2012).

Oleh Majelis Hakim, RE Siahaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ia diwajibkan membayar denda sebesar Rp 100  juta dengan subsider kurungan selama empat bulan.