Selain gaji pokok dan BPJS Kesehatan, petugas kebersihan menerima uang puding sebesar Rp 20.000 per bulan. Dua tahun terakhir jumlah berkurang menjadi Rp 19.000.
Apeng, petugas kebersihan selama empat tahun mengatakan, pemerintah beralasan menurunkan uang puding berdasarkan regulasi yang mereka tidak ketahui.
“Dari dua puluh ribu jadi sembilan belas ribu, kurang seribu. Uang segitu bisa beli apa? kan nggak mungkin dibawa ke rumah,” ucapnya.
Baca juga: UMP Jabar 2024 Naik 3,57 Persen, Pj Gubernur Minta Buruh Tidak Mogok Kerja
Dikatakan Apeng, uang puding itu diberikan sebagai penunjang namun sama sekali tidak mencukupi. Begitu juga dengan THR yang tidak genap 1 bulan gaji. Apeng sering berutang di warung kalau ia butuh asupan gizi tambahan.
“Pagi hari kalau kami mau puding ngutang dulu lah. Kalau minum jamu kami ngutang dulu, gajian baru kami bayar,” ucapnya.
Padahal, kata Apeng, berkat kerja keras petugas kebersihan, Kota Pematangsiantar pernah mendapat gelar Kota Adipura.
Saat unjuk rasa di Balai kota, massa dari petugas kebersihan menuntut kenaikan upah, THR satu bulan gaji penuh dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam orasinya, Masron mengatakan tuntutan itu masih manusiawi.
Petugas kebersihan perlu jaminan hari tua karena selama ini bergelut dengan sampah dan rentan penyakit. “Suara ini murni dari petugas kebersihan,” katanya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Junaedi Antonius Sitanggang turun menemui massa karena Wali Kota Susanti Dewayani berhalangan hadir.
Saat berdialog, Junaidi justru menuding petugas kebersihan mendapat tip saat mengangkut sampah dari rumah warga.
Baca juga: Dokter RSUD Syekh Yusuf Gowa Mogok Kerja, Ratusan Pasien Telantar
Ia bilang tenaga kebersihan juga mendapatkan uang ekstra puding sehingga memperoleh Rp 2,1 Juta per bulan.
Pernyataan itu spontan membuat petugas kebersihan geram. Sempat terjadi adu mulut dan massa meminta Wali Kota turun menemui mereka.
“Apa yang disampaikan pada dasarnya tidak bisa direalisasi begitu saja karena ada mekanismenya. Soal kenaikan gaji harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Junaedi.
Petugas kebersihan lainnya, Tapijem, mengatakan, aksi unjuk rasa ini berujung pemogokan kerja jika Wali Kota Pematangsiantar tidak memanggil mereka untuk berdialog.
Menurutnya, petugas kebersihan telah datang menyampaikan aspirasi dengan damai, kini giliran Wali Kota harus memanggil mereka.
“Mogok kerja lah sampai hari Rabu ini,” ketus petugas kebersihan selama 14 Tahun itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.