Kadis Kominfo Terlibat Korupsi Rp 1,8 M, Bobby: Makanya Jangan Aneh-aneh

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait penetapan tersangka Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus, dalam kasus korupsi pembangunan perpustakaan digital senilai Rp 1,8 miliar.

Bobby awalnya mengatakan telah mengetahui informasi tersebut.

"Sudah tahu, baru dilaporkan kemarin sore sama pak Sekda," ujar Bobby singkat usai melepas mudik gratis di Stasiun Kereta Api Medan, Kamis (27/3/2025).

Bobby lalu tidak berkomentar panjang; dia hanya mengatakan bahwa apa yang dialami Ilyas merupakan konsekuensi dari perbuatannya.

Baca juga: Bobby Samakan Bonus Atlet PON dan Peparnas Sumut yang Awalnya Beda

Dia pun mengimbau ke jajarannya untuk tidak melakukan perbuatan yang "aneh-aneh".

"Makanya, jangan korupsi lah, jangan yang aneh-aneh dan jangan pungli-pungli," ujar mantan wali kota Medan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Oppon Beslin Siregar, mengatakan bahwa kasus yang menjerat Ilyas terjadi pada tahun 2021.

Kala itu, dia masih menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Kemudian, dia menangani proyek pengadaan software perpustakaan digital dan media pembelajaran SD dan SMP.

"Bahwa IS (Ilyas Sitorus) dalam kegiatan (proyek) dimaksud bertindak sebagai KPA/Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK)," ujar Oppon dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

Oppon belum mendetailkan bagaimana cara Ilyas melakukan korupsi, namun mereka mengatakan telah memiliki dua alat bukti.

"Dan bahwa berdasarkan penghitungan ahli dalam kegiatan (proyek tersebut) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar," ujarnya.

Baca juga: Atlet PON Sumut Cemas Bonus Dipotong Pajak 12 Persen, Bobby Turun Tangan

Kata Oppon, akibat perbuatannya, Ilyas disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 18 Subs Pasal 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.