Upaya Menurunkan Angka Stunting di Sumut
MEDAN, KOMPAS.com - Pada Maret 2023, Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar pertemuan virtual dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatra Utara.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjadi orang pertama yang melaporkan capaian dan langkah-langkah penanganan stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrem yang sudah dan akan dilakukan.
Saat itu, Edy didampingi Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ismael Sinaga dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A-KB) Manna Wasalwa Lubis.
Edy menjelaskan, mereka sudah memberi asupan makanan bergizi, bantuan modal usaha, hingga perbaikan rumah, untuk menurunkan angka stunting.
Hasilnya, terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 4,7 persen dari 25,8 persen pada 2021 menjadi 21,1 persen di 2022, berdasarkan SSGI 2022.
Meski diakui Edy, beberapa kabupaten masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat.
Pihaknya menargetkan prevalensi terus menurun sampai 14 persen.
"Penanganan stunting terus diupayakan, baik dari segi pendataan dengan jemput bola sampai mengidentifikasi faktor kesehatan sebagai salah satu pemicu stunting,” kata Edy, dikutip dari rilis Diskominfo Sumut, Selasa (4/4/2023).
Beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih minim, belum maksimal memanfaatkan pelayanan dan tenaga kesehatan seperti puskesmas maupun posyandu.
Kurang baiknya sanitasi dengan menggunakan air sungai sekaligus jamban keluarga dan penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang diduga kuat mengganggu kesehatan.
"Kami terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” kata Edy.
Setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov Sumut akan meminta bantuan ke berbagai pihak seperti mahasiswa yang sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan menempatkan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.
“Juga berkaitan pernikahan dini, bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini masih terus kami kejar, Pak,” imbuhnya.
Soal kemiskinan ekstrem, Edy menyampaikan, pada 2021 terdapat 1,34 juta jiwa penduduk miskin. Sementara di 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa.
Hal ini masih berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor dan memicu munculnya orang miskin.
